SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah Kota Surakarta akan memperketat pemantauan suplai bahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang baik penyajiannya bagi penerima manfaat.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengaku prihatin terhadap menu MBG yang diterima masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.
Ia menyebut banyak laporan dan aduan dari warga yang menilai kualitas serta kandungan gizi makanan yang dibagikan kurang layak untuk dikonsumsi.
“MBG yang dibagikan belakangan ini akan menjadi bahan evaluasi kami,” ujar Respati, Senin (16/3).
Baca Juga: Mengenang Anggia Ebony, Sosok News Anchor yang Gigih Berjuang Melawan Penyakit Sejak 2024
kandungan giziPemkot Surakarta selanjutnya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menelusuri penyebab munculnya persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya masalah dalam rantai suplai bahan makanan.
Pemkot menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang bermain dalam proses penyediaan bahan makanan.
“Kami prihatin dengan banyaknya laporan dan komplain. Kami di Pemkot akan segera berkonsolidasi dengan Dinas Perdagangan. Kami sudah mengetahui kenapa menu menjadi seperti ini. Salah satunya terkait suplai yang kemungkinan ada beberapa oknum. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.
Respati pun mengingatkan para pelaksana program MBG agar menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, program tersebut harus berjalan optimal karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Satgas MBG Kota Surakarta akan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan warga. Kami juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program untuk memastikan penyelenggaraan MBG, khususnya oleh penyedia makanan atau SPPG, agar dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Terkait kabar penghentian operasional sejumlah SPPG di berbagai daerah, Respati mengaku belum menerima laporan serupa untuk wilayah Solo. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan penghentian operasional SPPG berada di tangan Badan Gizi Nasional.
“Nanti kami cek ke BGN, karena kewenangan suspend ada di BGN, bukan kami (Pemerintah Kota, Red),” ujarnya.
Sebelumnya, Satgas MBG Pemkot Surakarta secara rutin melakukan monitoring dan koordinasi dengan sejumlah SPPG. Terbaru, Respati Ardi bahkan mendatangi langsung SPPG Mojosongo yang sempat viral karena menu MBG yang dinilai kurang layak. Ia meminta pihak SPPG segera melakukan evaluasi kinerja.
“SPPG itu kan perwakilan dari BGN, jadi kalau ada permintaan maaf ya itu dari BGN,” pungkas Respati. (ves)
– Pemerintah Kota Surakarta akan memperketat pemantauan suplai bahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang baik penyajiannya bagi penerima manfaat.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengaku prihatin terhadap menu MBG yang diterima masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.
Ia menyebut banyak laporan dan aduan dari warga yang menilai kualitas serta kandungan gizi makanan yang dibagikan kurang layak untuk dikonsumsi.
“MBG yang dibagikan belakangan ini akan menjadi bahan evaluasi kami,” ujar Respati, Senin (16/3).
Pemkot Surakarta selanjutnya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menelusuri penyebab munculnya persoalan tersebut, termasuk kemungkinan adanya masalah dalam rantai suplai bahan makanan.
Pemkot menduga ada oknum tidak bertanggung jawab yang bermain dalam proses penyediaan bahan makanan.
“Kami prihatin dengan banyaknya laporan dan komplain. Kami di Pemkot akan segera berkonsolidasi dengan Dinas Perdagangan. Kami sudah mengetahui kenapa menu menjadi seperti ini. Salah satunya terkait suplai yang kemungkinan ada beberapa oknum. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.
Respati pun mengingatkan para pelaksana program MBG agar menjaga integritas serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, program tersebut harus berjalan optimal karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Satgas MBG Kota Surakarta akan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan warga. Kami juga akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program untuk memastikan penyelenggaraan MBG, khususnya oleh penyedia makanan atau SPPG, agar dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.
Terkait kabar penghentian operasional sejumlah SPPG di berbagai daerah, Respati mengaku belum menerima laporan serupa untuk wilayah Solo. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan penghentian operasional SPPG berada di tangan Badan Gizi Nasional.
“Nanti kami cek ke BGN, karena kewenangan suspend ada di BGN, bukan kami (Pemerintah Kota, Red),” ujarnya.
Sebelumnya, Satgas MBG Pemkot Surakarta secara rutin melakukan monitoring dan koordinasi dengan sejumlah SPPG. Terbaru, Respati Ardi bahkan mendatangi langsung SPPG Mojosongo yang sempat viral karena menu MBG yang dinilai kurang layak. Ia meminta pihak SPPG segera melakukan evaluasi kinerja.
“SPPG itu kan perwakilan dari BGN, jadi kalau ada permintaan maaf ya itu dari BGN,” pungkas Respati. (ves/an)
