Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Eks Kadinkes Karanganyar Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Alkes dan TPPU

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯

JPU Hartanto
JPU Hartanto


Advertisement

KARANGANYAR, SOLOBALAPAN.COM – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karanganyar, Purwati, resmi dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (18/11).

Ia dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Dinas Kesehatan Karanganyar tahun anggaran 2022–2023.

Tidak hanya korupsi, Purwati juga dinyatakan bersalah dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari hasil kejahatan tersebut.

Tuntutan kepada Purwati dibacakan bersamaan dengan lima terdakwa lain yang turut terjerat dalam kasus yang sama, terdiri dari dua ASN Dinkes dan tiga pihak penyedia jasa.

“Menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa Purwati, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani,” ujar JPU Hartanto di hadapan majelis hakim.

Advertisement

Selain hukuman penjara, Purwati juga dituntut membayar denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,753 miliar. Jaksa menyebut sebagian besar uang pengganti—sekitar Rp1,5 miliar—telah dikembalikan oleh Purwati, menyisakan kekurangan Rp288 juta yang masih wajib dibayarkan.

“Apabila sisa uang pengganti itu tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara dua tahun,” lanjut Hartanto.

JPU menilai tindakan Purwati memberatkan karena tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara Rp2,6 miliar. Adapun hal yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa dan pengakuannya selama persidangan.


Terdakwa Lain Turut Dituntut

Selain Purwati, lima terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan oleh JPU:

Baca Juga: RESMI! Istri Bos Persela Lamongan Ambil Alih PSIS Semarang, Target Jangka Pendek?

1. Kusmawati

  • Jabatan: Kabid Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinkes

  • Tuntutan: 2 tahun penjara

  • Uang pengganti: Rp40 juta (sudah dilunasi dan diminta diserahkan ke negara)

2. Amin Sukoco

  • Jabatan: Pegawai Fungsional Bagian Perencanaan

  • Tuntutan: 3 tahun penjara

  • Uang pengganti: Kekurangan Rp100 juta

  • Jika tidak dibayar, diganti 1 tahun penjara.

3. Dodo Nubianto (pihak ketiga)

  • Tuntutan: 2 tahun penjara

  • Uang pengganti: Rp456 juta

  • Jika tidak dibayar, diganti 1 tahun penjara.

Baca Juga: Habib Bahar bin Smith Pernah Ucap Janji Setia ke Istri Sah Fadlun Balghoits, Helwa Bachmid Cuma Dijenguk ketika 'Pengin'?

4. Septian Widhianto (pihak ketiga)

  • Tuntutan: 2 tahun penjara

  • Uang pengganti: Rp100 juta

  • Jika tidak dibayar, diganti 1 tahun penjara.

5. Jonathan Sukartono (pihak ketiga)

  • Tuntutan: 2 tahun penjara

  • Uang pengganti: Rp112 juta (sudah dibayar dan diminta diserahkan ke negara)

  • Denda: Rp50 juta


Pasal yang Dikenakan

Hartanto menegaskan bahwa keenam terdakwa dijerat Pasal 2 dan/atau Pasal 3 serta Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Khusus Purwati, jaksa juga menambahkan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sidang dijadwalkan berlanjut pekan depan dengan agenda pembelaan (pleidoi) dari masing-masing terdakwa. (rud/an)

Advertisement
Editor : Andi Aris Widiyanto
Sumber : solobalapan.com

Artikel Terkait

Nama Ahmad Dhani Mencuat di Sidang Bea Cukai: KPK Buka Peluang Hadirkan Pentolan Dewa 19 Jadi Saksi!

Nama Ahmad Dhani Mencuat di Sidang Bea Cukai: KPK Buka Peluang Hadirkan Pentolan Dewa 19 Jadi Saksi!

Nama Ahmad Dhani mencuat di sidang korupsi Bea Cukai. KPK buka peluang panggil musisi Dewa 19 jadi saksi jika diperintahkan hakim.

Buntut OTT Bupati Klaten Hamenang, Penyidik KPK Amankan Uang Cash dan Dokumen di Kantor BPK Jateng

Buntut OTT Bupati Klaten Hamenang, Penyidik KPK Amankan Uang Cash dan Dokumen di Kantor BPK Jateng

KPK geledah kantor BPK Jateng dan rumah tersangka kasus suap Bupati Klaten Hamenang. Sita uang ratusan juta & barang bukti!

Bukan Cuma Karhutla, KPK Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Bencana Banjir dan Longsor di BNPB

Bukan Cuma Karhutla, KPK Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Bencana Banjir dan Longsor di BNPB

Bukan Cuma Karhutla, KPK Ungkap Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Bencana Banjir dan Longsor di BNPB

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer