Gen Z Rawan Golput di Pemilu 2024, KPU Solo Singkap Penyebab dan Solusinya


SOLOBALAPAN.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Bambang Cristanto, berkomentar tentang potensi kalangan Gen Z memilih golput di Pemilu 2024.
Dijelaskannya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kota Solo 439.009 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari 213.175 pria dan 225.843 wanita.
Dilansir dari Radar Solo, Bambang menjelaskan ada 36.103 pemilih pemula atau berada dalam rentang usia 17-21 tahun yang mana termasuk Gen Z dalam jumlah tersebut.
Dia pun menganggap pemilih pada kategori Gen Z itu berpotensi golput karena merebaknya kabar hoaks di media sosial tentang pemilu
"Hal ini yang bisa memicu para pemilih pemulai tidak mau menggunakan hak pilihnya," ujarnya.
Bambang lantas menyarankan untuk diadakan pendidikan pemilih agar potensi golput tidak bisa diredam.
Tantangan bertambah karena KPU menentukan batas pemilu sukses bila tingkat pertisipatif masyarakat berada pada angka 80 persen dari jumlah DPT.
Target tersebut naik dari Pemilu 2019, yakni 77,5 persen.
Namun, Bambang mengatakan, berkaca dari pemilu di Kota Solo, secara umum untuk tingkat pertisipatif mencapai 82 persen.
Bambang pun menyebutkan alasan para pemilih memutuskan golput.
Disebutkannya, rata-rata alasannya karena kerja atau sekolah di luar kota dan tidak bisa pulang ke alamat sesuai KTP.
"Tetapi kita tidak bisa mendata, apakah yang tidak menggunakan hak pilihnya itu masuk kategori pemilih pemula atau tidak," ujarnya.
Dijelaskan Bambang, KPU memetakan masih ada 94 pemilih pemula yang belum melakukan rekam e-KTP dan belum masuk DPT.
Sebab, mereka baru berusia 17 tahun setelah DPT ditetapkan.
Sebab itu, KPU Kota Solo telah berkoodinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo untuk jemput bola.
Dispendukcapil akan berkeliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan rekam KTP.
"Jadi ketika hari H nanti, 94 anak ini bisa menggunakan hak pilihnya," paparnya.
Lebih lanjut untuk mencegah adanya golput di kalangan pemilih pemula, KPU sering diundang oleh sekolah dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Dalam kunjungan tersebut, KPU memberikan materi tetang nilai-nilai demokrasi.
"Materinya tidak hanya untuk pemilu 14 Februari saja, namun juga untuk pilkada nanti," tutur Bambang.
Jemput bola juga dilakukan KPU untuk melakukan pendidikan pemilu baik sekolah maupun pondok pesantren, namun dengan konsep yang berbeda.
Para anak ini akan diajak menonton "Film Kejarlah Janji".
Film ini merupakan film layar lebar yang sengaja digarap KPU RI untuk sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula.
Selain film, KPU juga berusaha memberi edukasi melalui game.
"Atau kami buat games, sehingga saat diberikan materi bisa masuk ke pemilh pemula," kata Bambang.
"Kemudian baru diskusi tentang pemilu. rata-rata mereka masih bingung soal mereka nanti terdaftar di DPT mana."
"Sehingga diberi pengertian kepada mereka agar tidak bingung dan bisa mengakses hal tersebut di aplikasi cek DPT online dengan basis NIK, sehingga muncul di TPS," ungkapnya.
Dijelaskan Bambang juga, pendidikan pemilu ini tidak sebatas mengajak para pemilih pemula untuk menggunakan hak suara mereka.
Tetapi mendorong mereka menjadi pemilih cerdas dan tidak memilih berdasarkan unsur SARA, apalagi money politic. (atn/rei)



