Kenapa Batas Defisit APBN 3 Persen Mau Diubah? Ini Alasan DPR dan Risikonya
SOLOBALAPAN.COM – Bayangkan seseorang yang punya kartu kredit dengan batas penggunaan tertentu. Selama ini, batas tersebut dijaga agar pengeluaran tidak melewati kemampuan membayar. Namun, ketika ada kebutuhan besar yang dianggap penting, muncul pertanyaan: apakah batas itu harus tetap dipertahankan atau justru diperlonggar?
Situasi serupa sedang menjadi perdebatan dalam pengelolaan APBN Indonesia. Batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tengah dikaji dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di DPR.
Lantas, kenapa batas defisit tersebut mulai dipertanyakan?
Baca Juga: Mahfud MD Soroti Sikap Defensif Presiden: Kritik Akademisi Jangan Diserang Balik
Kenapa Ada Batas Defisit 3 Persen?
Defisit terjadi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan. Selisih tersebut kemudian harus ditutup melalui pembiayaan, termasuk penerbitan utang.
Batas defisit 3 persen selama ini menjadi salah satu instrumen disiplin fiskal Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga berkaitan dengan kerangka aturan fiskal yang digunakan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
Kini, Komisi XI DPR membahas apakah angka 3 persen tersebut harus terus menjadi batas yang bersifat absolut atau dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berpendapat aturan tersebut perlu dievaluasi karena pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan. Menurutnya, pembatasan yang terlalu kaku dapat membuat pemerintah kesulitan melakukan ekspansi ketika kondisi ekonomi membutuhkan intervensi.
Bukan Berarti Batas 3 Persen Sudah Dihapus
Pembahasan di DPR belum berarti batas defisit 3 persen sudah dihapus atau dinaikkan. Revisi UU Keuangan Negara masih berada dalam tahap pembahasan awal.
Bahkan, pemerintah menyatakan tetap berpegang pada batas yang berlaku saat ini. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung pada 17 September menegaskan pemerintah konsisten menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan tetap menggunakan 3 persen sebagai batas maksimum defisit APBN sesuai aturan yang berlaku.
