HMP Bukan Berarti Wapres Langsung Dimakzulkan, Dosen UNS Jelaskan Mekanismenya
SOLO, SOLOBALAPAN.COM — Munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR maupun pengunduran diri Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden langsung berganti atau pejabat yang bersangkutan otomatis diberhentikan.
Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui sebelum pemberhentian maupun pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul, menjelaskan setiap pemimpin negara memiliki mekanisme pengunduran diri dan penggantian yang berbeda sesuai dengan kedudukan konstitusionalnya.
Baca Juga: Popcorn Versi Lokal: Menelusuri Kelezatan Brondong Beras dan Ragam Olahan Jipang
Menurutnya, apabila Presiden mengundurkan diri secara sah, Wakil Presiden akan menggantikan Presiden hingga berakhirnya masa jabatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Namun, mekanisme berbeda berlaku apabila Wakil Presiden yang mengundurkan diri.
Presiden tidak dapat langsung menunjuk pengganti. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
"Jika jabatan telah kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon dan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih salah satunya," jelas Sunny.
Niat Mundur Berbeda dengan Kekosongan Jabatan
Baca Juga: MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres, Ahmad Muzani Ungkap Tahap Selanjutnya
Sunny mengingatkan adanya perbedaan antara menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, menyerahkan surat pengunduran diri, dan berakhirnya jabatan secara hukum.
Ketiga hal tersebut, menurutnya, tidak dapat disamakan dalam konteks ketatanegaraan.
"Karena itu, pengusulan calon pengganti Wakil Presiden belum bisa dilakukan hanya berdasarkan pernyataan keinginan mundur. Harus ada kekosongan jabatan yang terjadi secara sah," jelasnya.
