ICW Ungkap Kontrak RANS Pakai APBN, dr Tirta: Warga Boleh Bertanya
SOLOBALAPAN.COM – Polemik penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer kembali menjadi perhatian setelah beredarnya temuan mengenai pengadaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Dokter sekaligus influencer dr. Tirta Mandira Hudhi ikut memberikan pandangannya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyampaikan pendapat tersebut sebagai bagian dari influencer yang dibayar pemerintah, bukan pula karena memiliki hubungan dengan Raffi Ahmad.
dr. Tirta mengatakan dirinya juga bukan haters Raffi Ahmad. Ia memilih membahas persoalan tersebut dari sudut pandang sebagai pebisnis.
Baca Juga: Biodata Noah Adnan: Bek yang Main di Loudoun United Perdana Dipanggil John Herdman ke Timnas
dr. Tirta Sebut Pemerintah Boleh Gunakan Influencer
Menurut dr. Tirta, penggunaan influencer oleh pemerintah untuk kegiatan promosi pada dasarnya bukan sesuatu yang salah.
Ia mencontohkan promosi pariwisata yang dapat melibatkan influencer maupun travel vlogger untuk memperkenalkan berbagai destinasi di Indonesia. Mulai dari Labuan Bajo, Natuna, Manado, Makassar, hingga Papua dapat dipromosikan melalui kreator konten.
“Boleh enggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh,” kata dr. Tirta dalam videonya.
Ia menilai kegiatan promosi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi Indonesia. Karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada penggunaan influencer oleh pemerintah.
Baca Juga: Kejutan Garuda Calling! PSSI Panggil Alta Ballah, Marukawa dan Noah Adnan: Jadi Warna Baru di Timnas
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerja sama tersebut dilakukan. Penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa influencer harus memiliki kesepakatan yang jelas dan tidak disertai transaksi tersembunyi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Warga Juga Berhak Mempertanyakan Anggaran
dr. Tirta juga memberikan pandangan mengenai masyarakat yang mempertanyakan penggunaan APBN untuk jasa influencer.
Menurutnya, warga tidak dapat dianggap salah hanya karena meminta penjelasan mengenai penggunaan uang negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kebijakan maupun pengeluaran pemerintah.
