Skandal Sadap Listyo Sigit Cs Diisukan Sasar 6.000 Nomor, DPR Desak Pembentukan Pansus!
SOLOBALAPAN.COM – Skandal dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping) dan akses sistem komunikasi tanpa izin yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Korps Bhayangkara memasuki babak baru yang kian menggemparkan publik.
Beredar kabar bahwa operasi intersepsi siber non-prosedural tersebut diisukan menyasar hingga 6.000 nomor kontak seluler.
Merespons kabar masifnya target penyadapan ilegal tersebut, anggota parlemen mulai bereaksi keras.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendesak pimpinan DPR RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan.
Berdasarkan isu yang berkembang, ribuan kontak yang diduga disusupi pemantauan alat sadap tidak hanya mencakup perangkat pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Baca Juga: Eks Napiter Jadi Tersangka Pembakaran Warung di Sukoharjo, Diduga Ajak Rekannya Beraksi
Intersepsi tersebut disinyalir turut membidik jajaran ketua umum partai politik, konglomerat nasional, pimpinan redaksi media massa, pejabat ormas, hingga tokoh masyarakat lintas elemen bangsa.
Pansus DPR Diperlukan: Bukan Kasus Pidana Biasa
Abdullah menegaskan bahwa pembentukan Pansus Hak Angket atau Pansus Pengawasan di Senayan mutlak diperlukan guna mengawal pengusutan perkara secara komprehensif, transparan, dan tidak berhenti sebatas pada penetapan tersangka teknis di kepolisian.
Menurutnya, keterlibatan legislatif berfungsi memastikan adanya fungsi kontrol politik dan kelembagaan negara, mengingat dampak perkara ini mengancam sendi keamanan nasional (national security), merusak perlindungan data pribadi (data privacy), serta meruntuhkan wibawa institusi penegak hukum di mata publik.
”Kami meminta agar segera dibentuk Pansus Penyadapan. Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kasus pidana biasa karena menyangkut perlindungan privasi, keamanan negara, dan integritas lembaga negara. Harus diungkap secara terang benderang,” tegas Abdullah, dikutip dari JawaPos.com, Sabtu (7/11/2026).
