Kepala BIN Sebut Aksi Sadap Presiden Prabowo oleh Petinggi Polri Mengarah Makar
SOLOBALAPAN.COM – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra melontarkan pernyataan tegas terkait skandal pengungkapan dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah elite nasional.
Herindra menilai, operasi intersepsi komunikasi tanpa mandat hukum yang dilakukan oleh oknum petinggi kepolisian tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah mengarah pada tindakan makar.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Herindra saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia memastikan pihak intelijen negara tengah menyusun laporan komprehensif untuk diserahkan secara langsung kepada Kepala Negara.
"Saya harus ada yang dilaporkan ke Presiden," ungkap Herindra di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (6/11/2026).
Baca Juga: Profil Irjen Pol Slamet Uliandi: Dulu Penjemput Ferdy Sambo, Kini Terjerat Kasus Sadap Prabowo
Ketika disinggung mengenai konstruksi perkara hukum yang menyeret nama mantan Kapolri jenderal polisi bintang empat berinisial LSP beserta perwira tinggi Korps Bhayangkara berinisial AS/ASN, EH, dan SU, Herindra tanpa ragu menegaskan bahaya laten dari aktivitas tersebut bagi keamanan negara.
"Ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar," tegas Herindra.
Rantai Tersangka Penyadapan dari Eks Kapolri hingga Petinggi Siber
Sebagaimana diketahui, Kepolisian RI melalui konferensi pers resmi Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) telah membongkar praktik penyadapan berskala masif.
Pemantauan ilegal tersebut tidak hanya menyasar perangkat seluler Presiden Prabowo, melainkan turut mengincar para ketua umum partai politik, tokoh masyarakat, pelaku usaha nasional, hingga insan pers.
