KPK Dinilai Lemot Hadapi Saksi Nusron Wahid, MAKI Resmi Adukan Pimpinan ke Dewas
SOLOBALAPAN.COM – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lamban dan tidak tegas dalam menyikapi ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Nusron diketahui telah dua kali mangkir dari agenda pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.
Buntut dari sikap lembaga antirasuah yang dianggap loyo tersebut, MAKI secara resmi mengadukan jajaran pimpinan serta tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan kerja.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa sesuai prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK semestinya telah menerbitkan surat perintah membawa atau melakukan jemput paksa terhadap saksi yang mangkir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
"Sebagaimana diketahui, KPK sangat lemot dan tidak tegas menyikapi mangkirnya saksi Nusron Wahid meskipun telah dipanggil dua kali. Mestinya KPK tegas dengan cara jemput paksa dan terbitkan surat perintah membawa," kecam Boyamin, dikutip dari JawaPos.com, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Klarifikasi KPK Soal Video Viral Jemput Paksa Nusron Wahid: Itu Bukan Tim Penyidik Kami!
Soroti Pola Pembiaran Saksi Mangkir
Boyamin menilai ketidaktegasan lembaga antirasuah bukan kali ini saja terjadi. Ia menyoroti fenomena saksi mangkir yang kerap dibiarkan tanpa konsekuensi hukum nyata oleh komisi antirasuah.
Ia mencontohkan ketidakhadiran Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumut yang dinilai lambat ditindaklanjuti.
Selain itu, nama Witjaksono dalam pusaran kasus dugaan megakorupsi kredit macet Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merugikan keuangan negara hampir Rp1 triliun juga disorot lantaran pemanggilannya belum menunjukkan kelanjutan signifikan.
"Ternyata KPK telah sering jiper, abai, dan lemot terhadap saksi-saksi yang mangkir. Tindakan pembiaran ini akan berdampak buruk, calon saksi lain ke depan akan makin membangkang terhadap panggilan resmi penyidik karena merasa tidak ada risiko hukum apa pun," cetus Boyamin.
