Respons Kemendagri Soal Ormas Diduga Terlibat Kerusuhan Pasca Demo DPR: Bakal Dicek Status Hukumnya!


SOLOBALAPAN.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya angkat bicara merespons maraknya isu dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam aksi kekerasan pada kerusuhan berdarah pasca-demo di depan Gedung DPR/MPR RI.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa sejauh ini Kemendagri belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan keterlibatan ormas tertentu.
Kendati demikian, pihak Kemendagri terus memantau ketat perkembangan informasi di tengah publik maupun media massa.
”Yang penting itu kan, satu, proses hukum. Kedua, data-datanya seperti apa. Dan yang ketiga, sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya,” ujar Bima Arya saat ditemui di Jakarta, dikutip dari JawaPos.com, Selasa (1/9/2026).
Bima membeberkan adanya pembagian kewenangan pembinaan ormas antara Kemendagri dan Kementerian Hukum (Kemenkum). Kemendagri berwenang melakukan pengawasan terhadap ormas terdaftar, sementara ormas yang berbadan hukum berada di bawah naungan Kemenkum.
”Ormas badan hukum itu di Kementerian Hukum. Jadi, ormas terdaftar adalah urusan kami, bisa melihat. Tapi ormas yang sudah berbadan hukum, itu di Kementerian Hukum,” tegas Bima.
Ia menekankan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi atau tindakan hukum terkait dugaan keterlibatan ormas pada insiden yang tewaskan warga Pejompongan bernama Bambang Setiawan tersebut, perlu dilakukan penelusuran status kelembagaan serta proses penyidikan yang sedang berjalan.
Baca Juga: Kerusuhan Pejompongan Mencekam! Polisi Amankan 315 Orang, 45 Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka
Komnas HAM Kawal Ketat Penyelidikan Korban Meninggal Dunia
Di tempat terpisah, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengonfirmasi telah membangun komunikasi intensif dengan jajaran Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait insiden kerusuhan tersebut.
”Kami komunikasikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya di bawah asesmen Mabes Polri,” beber Anis, Senin (31/8/2026).



