RUU Perampasan Aset Itu Apa? DPR Targetkan Rampung dan Disahkan 15 Desember 2026
SOLOBALAPAN, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi poros utama agenda legislasi nasional setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyepakati target perampungan dan pengesahan regulasi tersebut menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
Keputusan krusial ini diketok dalam rapat paripurna parlemen menyusul diterimanya audiensi dan gelombang aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026).
Instrumen hukum progresif ini diproyeksikan menjadi payung hukum revolusioner dalam memperkuat pemberantasan kejahatan kerugian keuangan negara, khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang (money laundering), melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak kejahatan secara cepat, terukur, dan berkeadilan.
Kesepakatan Paripurna DPR RI dan Desakan Audiensi Masyarakat
Langkah percepatan pembahasan regulasi ini mendapat momentum baru setelah perwakilan DPR RI menerima langsung audiensi dari massa AMPB yang telah mengawal isu pemberantasan korupsi sejak sepekan terakhir di depan gerbang parlemen Senayan.
Baca Juga: Siapa Supriyono alias Mas Botok? Aktivis Pati yang Kini Geruduk DPR Kawal RUU Perampasan Aset
Pertemuan tersebut berhasil mendorong komitmen institusi legislatif untuk memberikan kepastian jadwal pembahasan.
Melalui forum Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada hari yang sama, seluruh fraksi menyepakati tenggat waktu (deadline) pembahasan RUU Perampasan Aset agar dapat dituntaskan secara menyeluruh sebelum masa sidang akhir tahun 2026 ditutup.
Target Pengesahan Regulasi: DPR RI menargetkan seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana rampung dan resmi disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026.
Definisi, Urgensi, dan Terobosan Perampasan Aset Tanpa Menunggu Vonis
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dirancang sebagai instrumen penguatan hukum bagi negara untuk melacak, menyita, dan merampas segala bentuk kekayaan yang terindikasi bersumber dari atau digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana.
Urgensi hadirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh tingginya kendala teknis penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian keuangan negara (asset recovery).
Selama ini, mekanisme konvensional penegakan hukum pidana (in personam) sangat bergantung pada vonis bersalah terhadap pelaku individu, sehingga kerap kali aset hasil kejahatan telah berpindah tangan, disembunyikan, atau sulit dialihkan kembali ke kas negara.
