SOLOBALAPAN.COM - Gelar pangeran, garis keturunan bangsawan, dan jabatan tinggi dalam pemerintahan kolonial tidak selalu menjamin seseorang dikenang sebagai pahlawan.
Dalam sejarah Indonesia, ada tokoh yang hidup di antara dua kepentingan besar mempertahankan kedudukan di dalam sistem kolonial dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pribumi.
Salah satunya adalah Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat, bangsawan Banten yang kiprahnya menyisakan perdebatan hingga kini. Achmad Djajadiningrat lahir di Pandeglang pada 16 Agustus 1877.
Berasal dari keluarga terpandang di Banten yang memiliki hubungan panjang dengan tradisi pemerintahan setempat.
Baca Juga: Pasangan Maestro Tari Bagikan Pengalaman dan Inovasi dalam Berkesenian lewat Kuliah Umum di ISI Solo
Ayahnya, Raden Bagus Djajawinata, pernah menjabat sebagai Bupati Serang, sedangkan kakeknya dari garis ayah juga merupakan pejabat pemerintahan pribumi.
Keluarga Djajadiningrat bukan sekadar keluarga pejabat biasa. Mereka menjadi bagian dari elite Banten yang mengalami perubahan besar ketika kekuasaan kolonial Belanda semakin mengakar.
Di tengah perubahan itu, Achmad tumbuh sebagai bangsawan yang memperoleh pendidikan Barat dan kemudian meniti karier dalam birokrasi Hindia Belanda.
Namun, di situlah paradoks hidupnya bermula. Ia memiliki darah bangsawan pribumi, tetapi justru menghabiskan sebagian besar kariernya di dalam pemerintahan kolonial yang menguasai tanah kelahirannya.
Dari Bangsawan Banten Menjadi Pejabat Kolonial
Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang membentuk perjalanan hidup Achmad. Beliau menempuh pendidikan di sekolah-sekolah bergaya Barat, termasuk HBS di Batavia.
Baca Juga: Bukan Sekedar Busana, Perempuan di Sikka NTT Punya Aturan Berpakaian sesuai Usia
Pendidikan tersebut membuka akses baginya untuk memasuki lingkungan pemerintahan kolonial yang pada masa itu masih didominasi oleh orang-orang Eropa.
Pada 1901, Achmad diangkat menjadi Bupati Serang, menduduki jabatan tersebut selama lebih dari dua dekade, sebelum kemudian menjadi Bupati Batavia pada 1924 hingga 1929.
Ia juga pernah menjadi anggota "Volksraad", lembaga perwakilan bentukan pemerintah Hindia Belanda, serta terlibat dalam lembaga penasihat pemerintahan kolonial.
Kariernya menunjukkan bahwa Achmad berhasil menembus struktur kekuasaan kolonial. Akan tetapi, jabatan-jabatan tersebut juga menempatkannya dalam posisi yang rumit.
Sebagai pejabat pemerintah, ia harus bekerja di dalam sistem yang dibangun oleh Belanda. Pada saat yang sama, ia merupakan seorang pribumi yang hidup di tengah ketimpangan sosial dan politik akibat kolonialisme.
Baca Juga: Mendunia! 5 Tari Tradisional Indonesia yang Memukau Dunia, dari Saman hingga Reog Ponorogo
Dalam konteks inilah Achmad kerap dipandang sebagai bagian dari kelompok "pangreh praja", yakni elite birokrasi pribumi yang menjalankan pemerintahan kolonial di tingkat lokal.
Bagi sebagian kalangan pergerakan nasional, pejabat pribumi yang bekerja untuk pemerintah Belanda dapat dianggap sebagai bagian dari sistem yang mempertahankan penjajahan.
Namun, menyebut seluruh pengabdiannya sebagai bentuk pengkhianatan tentu terlalu menyederhanakan persoalan.
Sejarah mencatat bahwa hubungan antara elite birokrasi pribumi dan gerakan kebangsaan jauh lebih kompleks daripada sekadar pembagian antara kawan dan lawan.
Mengapa Dianggap Sebagai Bagian dari Kolonialisme?
Kecurigaan terhadap Achmad tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya dalam pemerintahan Hindia Belanda. Ketika semangat kebangsaan mulai tumbuh pada awal abad ke-20, muncul beragam pandangan mengenai cara menghadapi kolonialisme.
Ada kelompok yang memilih perlawanan langsung, sementara sebagian lainnya berusaha memanfaatkan pendidikan, organisasi, dan lembaga pemerintahan untuk memperjuangkan perubahan.
Achmad berada dalam lingkungan yang terakhir. Ia bekerja melalui struktur pemerintahan yang tersedia, termasuk Volksraad.
Baca Juga: Tari Bondan Kendi, Filosofi Kasih Sayang Ibu dan Atraksi Menari di Atas Kendi
Pilihan tersebut membuatnya berada di wilayah abu-abu: memiliki akses terhadap pusat kekuasaan, tetapi sekaligus menjadi bagian dari institusi kolonial.
Dalam kajian berjudul "Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian atas Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877–1943)" yang diterbitkan dalam jurnal Patanjala pada 2015, sejarawan Iim Imadudin menjelaskan adanya perdebatan mengenai peran para pejabat pribumi berpendidikan Barat dalam perjuangan kemerdekaan.
Karena bekerja di pemerintahan Hindia Belanda, kelompok ini kerap dianggap tidak berkontribusi terhadap perjuangan nasional, bahkan dipandang menghambat gerakan politik tertentu.
Akan tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan sisi lain Achmad. Ia bukan hanya pejabat yang loyal kepada pemerintahan kolonial, melainkan juga seorang pemimpin pribumi yang bersikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan mendorong perkembangan pergerakan nasional di Banten.
Baca Juga: "Kalau Tak Untung", Novel Karya Selasih yang Mengisahkan Cinta, Pendidikan, dan Nasib Perempuan
Artinya, kedudukan Achmad tidak dapat dipahami hanya melalui jabatan yang pernah dipegangnya. Sikap politik, tindakan, dan gagasannya perlu diperiksa secara bersamaan agar penilaian sejarah tidak terjebak pada label semata.
Meski demikian, hal ini tidak serta-merta menghapus persoalan mengenai kedekatannya dengan kekuasaan Belanda.
Perlu dibedakan antara tindakan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, loyalitas terhadap sistem pemerintahan, dan keterlibatan seseorang dalam struktur kolonial. Ketiganya dapat hadir bersamaan, bahkan saling bertentangan.
Memoar yang Membuka Jendela Pemikiran Seorang Bangsawan
Untuk memahami cara Achmad memandang dunia, salah satu sumber penting adalah memoarnya yang berjudul "Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat". Buku tersebut pertama kali diterbitkan dalam bahasa Belanda pada 1936, kemudian hadir dalam bahasa Indonesia dengan judul "Kenang-Kenangan Achmad Djajadiningrat".
Baca Juga: Poster Jumanji: Open World Dirilis, Dunia Game Kini Masuk ke Kehidupan Nyata
Memoar itu merekam pengalaman hidupnya sejak masa kanak-kanak, pendidikan, hingga perjalanan panjangnya dalam pemerintahan.
Dokumen tersebut menjadi sumber penting untuk melihat bagaimana seorang bangsawan pribumi memahami perubahan sosial dan politik yang berlangsung di Hindia Belanda. (adhima aulia)
Editor : Adi PrasSumber : Berbagai Sumber