Aksi Tabur Bunga di Kantor Bupati Klaten! Massa IKA PMII dan Warga Desak KPK Bongkar Korupsi Tuntas

Angga Purenda • Dipublikasikan Senin, 19 Oktober 2026 | 15:05 WIB
Massa yang menggelar aksi tabur bunga dan pembacaan lima pernyataan sikap di depan Kantor Bupati Klaten, Senin (19/10/2026). (Kumala Triswandaru/Radar Solo)
Massa yang menggelar aksi tabur bunga dan pembacaan lima pernyataan sikap di depan Kantor Bupati Klaten, Senin (19/10/2026). (Kumala Triswandaru/Radar Solo)

 

SOLOBALAPAN.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Klaten bersama aliansi Warga Klaten Peduli Klaten Bersih menggelar aksi simbolis tabur bunga di depan Kantor Bupati Klaten, Senin (19/10/2026).

Aksi keprihatinan tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Klaten pada Kamis (15/10/2026) lalu.

Dalam mimbar bebas tersebut, koordinator aksi, M. Nuryadin Edy Purnama, memimpin pembacaan lima poin pernyataan sikap tegas yang mendesak KPK agar mengusut tuntas seluruh skandal korupsi di Klaten tanpa tebang pilih.

Poin pertama, massa memberikan dukungan penuh kepada penyidik KPK RI untuk membongkar tuntas lima klaster perkara, aliran dana suap, hingga aktor intelektual di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK Perwakilan Jateng.

Poin kedua, massa mendesak KPK masuk mengusut skandal kolapsnya PD BKK Klaten sejak Juni 2025 yang merugikan sekitar 6.000 nasabah dengan estimasi total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga: Pimpin Apel Perdana di Solo, Kapolresta Surakarta AKBP Candra Sasongko Minta Perwira Turun Lapangan

Poin ketiga, menuntut audit investigatif ulang atas dugaan kegagalan konstruksi Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bernilai Rp10 miliar yang bagian konsol atapnya ambruk dan mangkrak sejak 2019.

Desak Evaluasi APBD-P dan Cabut Predikat WTP

Pada poin keempat, massa meminta Pj. Bupati Klaten dan DPRD membekukan evaluasi APBD-Perubahan sampai temuan kerugian negara dari honorarium fiktif sebesar Rp5 miliar dikembalikan utuh ke Kas Daerah.

Massa juga mendesak BPK RI mencabut keputusan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemkab Klaten Tahun 2025 yang dinilai cacat integritas.

Terakhir, massa menyerukan kepada seluruh lapisan warga Klaten untuk tetap menjaga kondusivitas sosial demi mengawal proses transisi kepemimpinan daerah yang bersih, transparan, dan bebas KKN.

Perwakilan aksi, Marwan Kholil, menegaskan bahwa aksi tabur bunga menjadi simbol duka cita atas runtuhnya moralitas tata kelola pemerintahan di Klaten.

"Agenda hari ini kita tabur bunga. Ya, kita prihatin atas apa yang terjadi di Kabupaten Klaten. Yang hari ini masyarakat merasa mendapatkan bupati yang humble, ternyata terkena OTT," ujar Marwan Kholil, Senin (19/10/2026).

Marwan menyentil keras agar predikat serta penghargaan yang diraih Pemkab Klaten selama ini tidak sekadar menjadi tameng pencitraan semata.

"Semoga saja KPK bisa mendengar ini dan menangkap semua oknum yang terlibat. Supaya Klaten betul-betul bersinar, Adipuranya betul-betul Adipura, bukan 'Adi Pura-pura' dan predikat WTP-nya betul-betul bersih, bukan WTP yang bisa dibeli," sindirnya menohok.

Massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan gelombang massa lebih besar jika KPK tidak menunjukkan perkembangan penyidikan signifikan dalam kurun waktu satu pekan ke depan. (ren/dam)

Editor : Damianus Bram
Sumber : Solo Balapan
ott bupati klaten aksi tabur bunga kantor bupati klaten kpk