SOLOBALAPAN.COM – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Rumah Dinas Bupati Klaten pada Kamis (15/10/2026) pagi, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menggelar pemeriksaan maraton.
Pemeriksaan intensif terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dan pihak swasta tersebut dipusatkan di Aula Satya Haprabu Mapolresta Klaten sejak Kamis pagi hingga sore hari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian pemeriksaan oleh lembaga antirasuah tersebut telah dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dengan hadirnya dua orang dari pihak terkait.
Tak berselang lama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyusul tiba di Mapolresta Klaten sekitar pukul 08.00 WIB untuk menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik.
Selain Bupati, mobil dinas berpelat nomor AD 11 C milik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Purwanto, juga terlihat terparkir di area halaman Mapolresta. Pj Sekda Klaten tersebut dikonfirmasi turut dimintai keterangan.
Baca Juga: Sebelum Dikabarkan Kena OTT KPK, Bupati Klaten Sempat Bikin Acara Tasyakuran Pelantikan Wabup Linda
Memasuki siang hari, pengawalan ketat dari aparat kepolisian terus diperketat. Beberapa orang dari pihak swasta tampak digiring petugas menuju ruang Aula Satya Haprabu.
Rangkaian pemeriksaan berlanjut hingga sore hari. Sekitar pukul 15.30 WIB, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Merapi Klaten, Irawan Margono, turut mendatangi Mapolresta Klaten dan mengaku hendak bertemu dengan Pj Sekda Klaten.
Kapolresta Klaten Buka Suara
Merespons riuhnya aktivitas pemeriksaan pejabat Pemkab Klaten oleh KPK di markasnya, Kapolresta Klaten Kombes Pol Ari Cahya Nugraha membenarkan adanya giat penegakan hukum tersebut.
Ari Cahya menjelaskan bahwa jajaran Polresta Klaten sebatas memberikan dukungan pengamanan dan tempat (back up) atas pelaksanaan tugas tim penyidik KPK di wilayah hukumnya.
''Betul, Polresta Klaten mem-back up pelaksanaan tugas dari KPK. Info lain silakan ke Humas KPK Jakarta ya,'' ujar Kombes Pol Ari Cahya Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2026).
Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan rilis resmi terkait perincian perkara yang memicu OTT tersebut maupun penetapan status hukum para pihak yang diperiksa. (ren/dam)
Editor : Damianus BramSumber : Solo Balapan