SOLOBALAPAN.COM – Kasus keracunan massal yang menimpa 108 siswa di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Solo menjadi alarm serius bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPRD Kota Solo mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah insiden serupa terulang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Janjang Sumaryono Aji, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium yang mengonfirmasi adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli (E. Coli) pada sampel buah semangka harus menjadi catatan merah bersama.
Menurutnya, temuan tersebut membuktikan masih adanya celah riskan dalam penerapan standar keamanan pangan.
"Hasil lab menunjukkan adanya bakteri E. Coli pada buah semangka. Kontaminasi itu bisa dipicu berbagai faktor, seperti pisau yang dipakai memotong atau air pencucian yang tidak higienis. Artinya, seluruh rantai pengolahan makanan harus ditelusuri secara ketat," tegas Janjang, Kamis (6/8).
Soroti Higienitas dan Pembinaan Petugas Dapur
Janjang menyayangkan munculnya kasus ini di tengah program yang telah berjalan cukup lama. Sebab, setiap dapur penyedia MBG sebelumnya telah dibekali proses verifikasi, pelatihan, hingga pendampingan tata kelola sanitasi.
"Seharusnya hal-hal mendasar seperti kebersihan dan higienitas sudah tidak menjadi persoalan. SOP semestinya sudah dipahami dan diterapkan secara disiplin oleh seluruh petugas di dapur," ujar politikus PDIP tersebut.
Menurutnya, proses evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada bahan baku makanan saja, melainkan mencakup seluruh alur pasok dari hulu ke hilir—mulai dari pengadaan bahan baku, proses penyimpanan, pencucian, pemotongan, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Apresiasi Langkah Penangguhan Operasional
Pihak DPRD Kota Solo mengapresiasi langkah cepat BGN yang telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara (suspend) operasional terhadap SPPG penyedia makanan tersebut selama masa investigasi.
"Langkah penghentian sementara itu sudah sangat tepat sebagai bentuk kehati-hatian. Setelah evaluasi selesai, harus dipastikan seluruh standar keamanan pangan benar-benar dipenuhi 100 persen sebelum diizinkan beroperasi kembali," kata Janjang.
Komisi IV DPRD Solo berharap insiden yang menimpa ratusan siswa ini menjadi kasus pertama sekaligus yang terakhir di Kota Solo maupun secara nasional.
"Program MBG ini lahir untuk meningkatkan gizi anak-anak agar mereka tumbuh sehat dan cerdas. Jangan sampai tujuan mulia itu justru tercoreng karena kelalaian menjaga keamanan pangan. Anak-anak tidak boleh menjadi korban. Keselamatan peserta didik adalah prioritas utama," pungkasnya. (atn)
Editor : Damianus BramSumber : Solo Balapan