SOLOBALAPAN.COM – Pergesekan internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas di tengah bergulirnya proyek revitalisasi 13 titik bangunan cagar budaya.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta meminta seluruh pihak yang berselisih untuk mengedepankan kemaslahatan bersama dan menjaga keharmonisan.
Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan bahwa Pemkot Surakarta mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam memugar dan melestarikan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta.
Pihaknya berharap pengerjaan proyek dapat berjalan lancar tanpa hambatan agar membawa dampak positif bagi pelestarian sejarah maupun masyarakat luas.
"Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat terkait revitalisasi keraton beserta seluruh fasilitasnya," ujar Respati Ardi saat ditemui awak media di Surakarta, Rabu (29/7/2026).
Oleh karena itu, Respati mengimbau semua kubu internal keraton dapat saling menahan diri demi menjaga keutuhan serta stabilitas Kota Solo.
Menurutnya, selain bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, kesuksesan pemugaran keraton akan berimbas besar pada kebangkitan sektor pariwisata Kota Bengawan.
"Saya harap semuanya bisa berjalan lancar dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas," harap Wali Kota.
Baca Juga: Sempat Diwarnai Adu Mulut Dua Kubu Keraton, Kirab Pusaka Malam 1 Suro Berlangsung Lancar
Pemicu Gejolak: Saling Klaim Akses dan Legalitas Koordinasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek revitalisasi Keraton Solo dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga Desember 2026. Namun, di tengah pengerjaan, tensi antarstruktur internal keraton mendadak meninggi.
Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta sempat mengancam akan membuka paksa sejumlah pintu akses yang masih dalam kondisi terkunci.
Di sisi lain, kubu SISKS PB XIV Purboyo menyuarakan kekecewaan lantaran merasa tidak pernah diajak berkoordinasi secara resmi terkait pelaksanaan revitalisasi tersebut.
"Saya tegaskan bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat ini hanya punya satu raja, yakni SISKS PB XIV yang dahulu bernama Gusti Purboyo. Mengenai proses revitalisasi, silakan saja asalkan sesuai koridor, UU yang berlaku, dan aturan adat, karena keraton ini ada pemiliknya," tegas Pengageng dari pihak PB XIV Purboyo, KPA Dani Nur Adiningrat.
Sementara itu, Ketua Eksekutif LDA Keraton Kasunanan Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi, memberikan argumen sanggahan.
Ia menegaskan bahwa proyek pemugaran ini telah melalui tahapan resmi yang sah, mulai dari kajian komprehensif hingga pengawasan ketat dari kementerian terkait.
"Kita kan ada izin tersendiri dari raja kami (SISKS PB XIV Hangabehi/Mangkubumi)," tandas Eddy Wirabhumi.
Sikap saling klaim izin dan legalitas kepemimpinan inilah yang diharapkan Pemkot Surakarta dapat diselesaikan secara dingin agar tidak mencederai nilai kebudayaan dan mengganggu agenda pembangunan di Kota Solo. (ves/dam)
Editor : Damianus BramSumber : Solo Balapan