SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menjadi perhatian para kepala daerah di Soloraya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurut Respati, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar selalu menjalankan kewenangan dan mengelola anggaran sesuai prinsip good governance.
"Mari kita kawal kebijakan, kita kawal anggaran good government. Ini menjadi penting sekali," ujar Respati, Sabtu (11/7).
Ia menegaskan, pemerintahan yang terbuka hanya dapat terwujud apabila setiap proses pengambilan kebijakan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Respati juga menyatakan sejalan dengan pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya keteladanan seorang pemimpin dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
"Tentunya itu menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi saya untuk mengatensi betul apa yang disampaikan Pak Gubernur," katanya.
Libatkan Masyarakat Mengawasi Pemerintahan
Respati mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Di Solo kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka dan bersih. Mari kita awasi bersama," tandasnya.
Ahmad Luthfi: Pemimpin Harus Menjadi Teladan
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan keprihatinannya atas OTT yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Ia menilai integritas pemimpin menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Saya sudah berulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clean and good government harus berangkat dari pimpinannya. Ikan busuk itu dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dalam penggunaan jabatan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dinas yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Luthfi juga menegaskan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Saya mendukung kegiatan KPK. Equality before the law, semua sama di depan hukum. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan," tegasnya.
Pelayanan Publik Diminta Tetap Berjalan
Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Ahmad Luthfi memastikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo tidak boleh terganggu.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan melakukan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
"Saya akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Dinas-dinas tidak boleh terganggu karena pemerintahan harus terus melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi akan melakukan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan," pungkasnya. (atn/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto