SOLO, SOLOBALAPAN.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata belum sepenuhnya menarik minat para pelaku usaha di pasar tradisional untuk bergabung menjadi pemasok bahan baku.
Sejumlah pedagang di Pasar Legi Solo justru secara terang-terangan menolak tawaran untuk menyuplai kebutuhan MBG lantaran harga pembelian yang diajukan dinilai terlalu rendah serta skema kerja sama yang dianggap memberatkan pihak pedagang.
Selisih Harga dan Risiko Kenaikan Komoditas Sayur
Salah satu pedagang sayur di Pasar Legi, Iva Sri Surahmi, mengaku pernah mendapatkan tawaran resmi untuk menyuplai kebutuhan sayuran bagi program MBG. Namun, tawaran tersebut langsung ia tepis karena patokan harga yang diminta berada jauh di bawah standar harga pasar yang berlaku saat ini.
"Kalau MBG itu maunya barang bagus, tapi belinya murah. Harga yang ditawarkan di bawah harga pasara. Selisihnya bisa sampai Rp 2.000 per kilogram," ujar Iva Sri Surahmi saat ditemui di Pasar Legi, Senin (6/7/2026).
Menurut penilaian Iva, draf harga yang disodorkan tersebut tidak sebanding dengan kalkulasi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pedagang. Apalagi, komoditas sayuran di pasaran saat ini sedang mengalami lonjakan harga akibat menipisnya hasil panen petani lokal yang dipicu oleh dampak musim kemarau.
Iva merinci, dalam periode tiga hingga empat hari terakhir, harga mentimun melonjak tajam dari Rp 5.000 menjadi Rp 14.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas kacang panjang ikut merangkak naik dari posisi Rp 5.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram.
"Sayuran hijau juga naik seperti bayam dan kangkung, tapi naiknya tidak terlalu signifikan, seribu per ikat," tambahnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Iva mengaku lebih memilih untuk mempertahankan ekosistem pelanggan tetapnya, seperti pelaku usaha rumah makan dan konsumen rumah tangga, dibanding harus mengambil risiko memasok program MBG dengan margin keuntungan yang sangat tipis. Di sisi lain, ketatnya standar kualitas barang yang berpotensi memicu retur (pengembalian barang) kian menambah kekhawatiran pedagang akan risiko kerugian.
Baca Juga: Jenguk Bayi Temuan KA Sancaka di RS Bhayangkara, Astrid Widayani Beri Perhatian Khusus
"Saya pernah ditawari, tapi saya billing barangnya sudah laku. Jadi saya tidak ambil. Lebih baik jual ke pelanggan biasa," kata Iva.
Keberatan Sistem Pembayaran Tempo Tanpa Stimulus Modal
Keluhan senada juga diutarakan oleh pedagang telur di Pasar Legi, Sandi Setiawan. Ia mengungkapkan sempat diminta oleh pihak penyelenggara untuk memasok komoditas telur hingga mencapai volume lima ton demi memenuhi kebutuhan program MBG. Namun, draf kerja sama tersebut akhirnya batal terealisasi akibat sistem pembayaran yang diterapkan menggunakan sistem tempo atau kredit.
"Kalau saya enggak berani. Mintanya lima ton, tapi bayarnya tempo seminggu. Modal kami dari uang sendiri, bukan dapat bantuan pemerintah. Kalau pembayarannya ditunda, ya kami enggak sanggup," tegas Sandi Setiawan.
Sandi menjelaskan, karakteristik pedagang di pasar tradisional pada umumnya sangat mengandalkan perputaran arus modal harian secara cepat (cash and carry). Oleh sebab itu, mekanisme pembayaran berkala dinilai sangat menjepit ruang gerak modal kerja pedagang, terlebih fluktuasi harga telur di pasar grosir masih sangat labil.
Menurut pengamatannya, jamak dari kalangan peternak maupun pedagang yang enggan masuk ke dalam rantai pasok MBG. Kombinasi antara harga beli yang ditekan rendah dan sistem pencairan dana yang tidak langsung diterima tunai membuat para pelaku usaha lebih memilih jalur distribusi reguler.
"Kalau ada uang, ada barang. Tapi kalau harus tempo, kami enggak bisa jalan. Kecuali memang ada modal dari pemerintah," pungkas Sandi. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto