SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Solo menyisakan potret buram bagi tata kelola pendidikan daerah. Sebanyak 20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Bengawan dilaporkan terpuruk setelah hanya mampu menjaring kurang dari 10 siswa baru pada tahun ajaran ini.
Merespons krisis tersebut, Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto langsung membidik kinerja para kepala sekolah sebagai kambing hitam. Pemkot Solo mengancam akan melakukan evaluasi jabatan dan menggelar Training of Trainer (TOT) sebagai respons instan atas minimnya peminat sekolah negeri.
"Kepala sekolah akan kami monitoring dan evaluasi secara langsung. Kepala sekolah yang tidak bisa menambah jumlah murid di sekolah negerinya akan kita evaluasi. Karena anggarannya sama, tapi kenapa ada sekolah yang diminati dan ada yang tidak. Berarti memang kepala sekolah yang harus saya review," cetus Respati dengan nada tegas, Senin (6/7/2026).
DPRD Kritik Tajam Wali Kota: Jangan Menyederhanakan Masalah!
Rencana Wali Kota yang cenderung menyudutkan personal kepala sekolah langsung mendapat kritik tajam dari parlemen. Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, menilai kebijakan wali kota tersebut terlalu dangkal dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya bersifat komprehensif.
Menurut Sugeng, krisis daya tarik sekolah negeri tidak bisa serta-merta dibebankan hanya pada satu pundak kepala sekolah tanpa melihat kerusakan sistemik lainnya.
"Evaluasi harus komprehensif. Jangan hanya melihat kepala sekolahnya, tetapi juga harus didiagnosis secara presisi apa persoalan sebenarnya. Apakah masalahnya ada pada SDM kepala sekolah, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri, fasilitas sekolah, atau faktor lain yang membuat sekolah itu tidak memiliki daya tarik," kritik Sugeng secara blak-blakan.
Belajar dari Kasus SMPN 24 dan SMPN 25 Solo
Politikus PKS tersebut mengingatkan bahwa Komisi IV selama ini telah berulang kali mendesak Dinas Pendidikan untuk memetakan masalah secara presisi. Faktor kepemimpinan diakui berpengaruh, namun bukan variabel tunggal.
Baca Juga: Aji Santoso Yakin Arief Catur Jadi Bek Kanan Terbaik, Persebaya Ikat Kontrak Empat Musim
Sugeng mencontohkan potret sukses rekonstruksi di SMP Negeri 24 dan SMP Negeri 25 Solo. Dua sekolah tersebut dulunya bernasib sama—sepi peminat hingga harus mencari siswa dari luar Solo. Namun, melalui terobosan sistemik yang matang, kedua sekolah itu kini justru menjadi buruan masyarakat.
Desak Realokasi Anggaran: Kurangi Proyek Fisik, Danai Beasiswa S2/S3
Lebih jauh, Sugeng menyentil pola penyerapan anggaran Pemkot Solo yang selama ini dianggap terlalu hobi menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik sekolah, ketimbang berinvestasi pada peningkatan kapasitas intelektual tenaga pendidiknya.
DPRD mendesak Pemkot Solo memanfaatkan ruang fiskal yang longgar, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), untuk mendanai beasiswa pendidikan lanjutan (S2 dan S3) bagi para kepala sekolah eceran di tingkat SD.
"Kalau kepala sekolah SD minimal berpendidikan S2, bahkan ada yang S3, inovasinya pasti lebih banyak. Mereka akan mampu melampaui berbagai keterbatasan karena memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik. Sebaliknya, kalau kepala sekolah masih S1 dan mendekati masa pensiun, umumnya inovasi menjadi minim," sindir Sugeng.
Ia menegaskan, jika kualitas SDM kepala sekolah diintervensi dengan serius melalui jalur akademik sejak saat ini, mutu pendidikan di Solo baru akan menunjukkan hasil riil dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Bukan melalui ancaman evaluasi yang reaktif. (atn/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto