SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap regulasi ekspor-impor. Mereka menilai aturan yang ada saat ini masih menyisakan celah lebar yang rawan dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok elite atau oligarki.
Tuntutan tegas tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Publik yang digelar di Aula Gedung Perpustakaan Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet) Sukoharjo, Senin malam (22/6).
Forum ini dihadiri oleh sedikitnya 107 perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo Raya. Dalam jalannya diskusi, para mahasiswa sepakat bahwa tata kelola perdagangan internasional Indonesia saat ini belum berpihak pada kepentingan rakyat karena cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Baca Juga: Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2028, Marc Marquez Pimpin Era Baru MotoGP 850cc Bersama Ducati
Tuntut Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN
Koordinator Pusat (Korpus) Aliansi BEM Solo, Dimas Muhamad Fajar, menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi secara total agar pengelolaan kekayaan alam nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera merekonstruksi regulasi ekspor-impor yang berlaku saat ini. Kebijakan satu pintu ekspor melalui BUMN harus benar-benar dijalankan demi kepentingan negara dan rakyat, bukan dijadikan celah baru bagi para oligarki untuk menguras kekayaan alam Indonesia demi keuntungan pribadi,” ujar Dimas saat membacakan pernyataan sikap aliansi.
Mahasiswa asal Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo tersebut menambahkan, hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia selama ini belum dinikmati secara adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan regulasi perdagangan luar negeri.
“Regulasi harus dibuat transparan dan akuntabel agar kekayaan alam kita dikelola secara adil dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat luas,” lanjutnya.
Pengamat Sebut Negara Terancam Kehilangan Kedaulatan
Senada dengan tuntutan mahasiswa, pengamat kebijakan publik Erwina Tri yang hadir sebagai pembicara turut menyoroti kelemahan sistem perdagangan luar negeri saat ini. Menurutnya, lemahnya pengawasan dari pemerintah berpotensi membuka ruang lebar bagi praktik monopoli yang merugikan negara.
“Ketika keran ekspor dikuasai oleh kartel atau oligarki tanpa kendali BUMN yang kuat, negara sebenarnya sedang kehilangan kedaulatannya," kata Erwina.
Ia juga mengapresiasi gerakan mahasiswa Solo Raya yang dinilai peka terhadap isu makroekonomi ini. "Rekonstruksi sistem ekspor yang disuarakan mahasiswa ini adalah langkah krusial untuk menyelamatkan pendapatan negara dari kebocoran sistemik,” imbuhnya.
Di akhir acara, Aliansi BEM Solo mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dan tetap kritis dalam mengawal kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kekayaan negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nalar kritis, memperkuat solidaritas, dan memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkas Dimas. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto