SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Penjaringan calon peserta didik baru Sekolah Rakyat di Kota Solo untuk tahun ajaran 2026/2027 dipastikan tidak lagi dilakukan.
Kebijakan tersebut menyusul kepastian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsu Tri Wahyudin, mengatakan proses rekrutmen peserta didik baru kini menjadi kewenangan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan menjangkau anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 di wilayah Sukoharjo.
“Untuk tahun ajaran 2026/2027 penjangkauan calon murid baru Sekolah Rakyat di Kota Solo tidak diadakan. Pembangunan gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi sudah positif berada di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya, Sabtu (20/6).
Meski penjaringan di Solo dihentikan, Samsu menyebut minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat terus meningkat. Bahkan kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi telah terpenuhi.
Sebaliknya, kebutuhan siswa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga kini masih belum mencapai target yang ditetapkan.
Menurut Samsu, keberhasilan Sekolah Rakyat rintisan yang selama ini berjalan melalui Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 02 dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 turut mengubah persepsi masyarakat terhadap program tersebut.
“Awalnya mungkin dipandang sebelah mata. Namun setelah masyarakat melihat fasilitas yang diberikan dan kualitas layanan pendidikan yang disetarakan dengan sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara, Pradita maupun Dirgantara, sekarang posisi Sekolah Rakyat sudah baik di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah seluruh aktivitas pendidikan dipindahkan ke Sukoharjo, bangunan yang selama ini digunakan sebagai sekolah rintisan akan dikembalikan kepada instansi pemiliknya.
Gedung SRD 02 akan kembali dimanfaatkan Kementerian Perindustrian sebagai balai pendidikan koperasi, sedangkan gedung SRMA akan difungsikan kembali sebagai pusat layanan disabilitas.
“Seluruh peralatan pembelajaran maupun perlengkapan siswa juga akan dipindahkan ke Sukoharjo,” jelas Samsu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi saat ini telah mencapai 86 persen.
Pihak pelaksana proyek, kata dia, tengah melakukan percepatan agar pembangunan dapat selesai sesuai masa kontrak yang berakhir pada Juli mendatang.
“Dari konstruksi dan fisik bangunan saat ini sudah mencapai 86 persen. Teman-teman pelaksana sudah berkoordinasi dengan pusat untuk meminta waktu sesuai masa kontrak awal di bulan Juli,” ujarnya.
Yunia menyebut antusiasme masyarakat terhadap Sekolah Rakyat cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMP dan SMA yang jumlah pendaftarnya bahkan telah melampaui kuota.
Setiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, disiapkan kuota masing-masing sebanyak 90 siswa. Namun hingga saat ini, calon siswa SD yang berhasil dijangkau baru mencapai 23 anak.
“Untuk SMP dan SMA yang berminat jumlahnya lebih dari kuota. Sementara SD baru 23 siswa. Ada kemungkinan ke depan kuota SMP dan SMA ditambah karena peminatnya cukup banyak,” katanya saat ditemui di SRD 02 Solo.
Menurut Yunia, rendahnya minat pada jenjang SD dipengaruhi oleh usia anak yang masih relatif kecil sehingga banyak orang tua belum siap melepas putra-putrinya mengikuti sistem pendidikan berasrama atau boarding school.
Untuk memenuhi kebutuhan kuota tersebut, Dinas Sosial Sukoharjo telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dan menggandeng Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta. Penjangkauan calon siswa juga diperluas hingga wilayah Solo dan Klaten.
Apabila kuota siswa SD tetap tidak terpenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, Kementerian Sosial telah menyiapkan opsi pengalihan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA yang memiliki jumlah peminat lebih tinggi.
Tahun ajaran baru Sekolah Rakyat Terintegrasi dijadwalkan mulai pada 14 Juli 2026. Seluruh kebutuhan pendidikan mulai dari mebel, sarana prasarana pembelajaran, laptop, smart board, seragam sekolah, fasilitas asrama hingga ruang makan akan disediakan oleh Kementerian Sosial.
Namun demikian, apabila pembangunan gedung permanen belum sepenuhnya selesai saat tahun ajaran dimulai, kegiatan belajar mengajar sementara akan tetap memanfaatkan sekolah rintisan yang saat ini berada di Kota Solo.
“Dari hasil rapat kemarin, kementerian menyarankan jangan dipaksakan menggunakan ruangan yang belum sepenuhnya jadi. Jika memang belum selesai, kemungkinan awal kegiatan tetap memanfaatkan sekolah rintisan terlebih dahulu sambil menunggu pembangunan rampung sesuai kontrak yang berakhir pada 23 Juli,” pungkas Yunia. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto