SUKOHARJO, SOLOBALAPAN.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah serta memberikan ultimatum selama 7x24 jam agar aspirasi mereka mendapat tanggapan.
Aksi diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UIN Raden Mas Said Surakarta, BEM dan DPM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus, seperti PMII Sukoharjo, HMI Sukoharjo, dan IMM Sukoharjo.
Baca Juga: Perkuat Penanganan Sampah Sungai, Pemkot Solo Libatkan Komunitas dan Relawan
Salah satu peserta aksi, Azhar Ardiansyah Al Aziz dari UMS, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk keresahan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
“Kami sangat resah terhadap kebijakan pemerintah yang menurut kami belum tepat sasaran. Berbagai demonstrasi yang dilakukan selama ini juga belum membuahkan hasil yang nyata,” ujarnya di sela-sela aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program yang menjadi salah satu proyek strategis nasional tersebut harus dijalankan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta evaluasi total MBG. Sebagai masyarakat dan mahasiswa, kami ingin program ini benar-benar memberikan dampak positif. Jangan sampai justru menjadi celah terjadinya praktik korupsi,” kata Azhar.
Baca Juga: Absen di Pernikahan Jennifer Coppen dan Justin Hubner, Syifa Hadju Beberkan Alasannya
Selain MBG, massa aksi juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum berjalan optimal di sejumlah daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
“Kebijakan dari atas jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika koperasi dibentuk, seharusnya mampu menyediakan kebutuhan warga seperti pupuk dan kebutuhan pokok lainnya, bukan hanya menjadi formalitas,” jelasnya.
Mahasiswa juga menyinggung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka meminta pemerintah lebih terbuka dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kenaikan BBM menimbulkan efek domino terhadap harga kebutuhan lainnya. Karena itu, kami meminta adanya transparansi dan evaluasi kebijakan agar kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan,” katanya.
Azhar menegaskan aksi tersebut murni lahir dari keresahan mahasiswa dan masyarakat, bukan karena kepentingan kelompok maupun pihak tertentu.
“Kami patungan dan menggalang solidaritas sendiri. Ini berangkat dari nurani dan keluh kesah masyarakat, bukan karena kepentingan golongan tertentu,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, massa memberikan tenggat waktu selama 7x24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan yang telah disampaikan. Mereka berharap DPRD Sukoharjo maupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak hanya menerima dokumen tuntutan secara administratif, tetapi juga menindaklanjutinya dengan langkah konkret.
“Kami berharap jangan hanya ditandatangani lalu selesai. Kalau belum ada perubahan, kami siap menggelar aksi jilid dua bahkan jilid tiga. Ini merupakan bentuk keresahan bersama dan kami akan terus mengawal tuntutan tersebut sampai mendapat respons yang nyata,” tandasnya. (kwl/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto