SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menggema di Kota Solo. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Solo Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surakarta, Jumat (12/6/2026).
Membawa spanduk, poster, dan berbagai tuntutan, massa mahasiswa menyoroti isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai belum mendapat penyelesaian memadai. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nilai tukar rupiah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, hingga polemik pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo.
Aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Solo dalam beberapa bulan terakhir, sekaligus menunjukkan bahwa ruang kritik terhadap kebijakan publik masih menjadi perhatian kalangan akademisi.
Baca Juga: Ragnar Oratmangoen Resmi Hengkang dari FCV Dender, Ini Statistik dan Rumor Klub Barunya
Mahasiswa Nilai MBG Belum Tepat di Tengah Tekanan Ekonomi
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa adalah penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator lapangan dari mahasiswa UNS, Revino Wijaya, menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dijalankan saat kondisi ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya memperkuat fondasi ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat sebelum memperluas program yang membutuhkan anggaran besar.
"Yang jelas kami menuntut pemberhentian MBG sementara. Dengan kondisi ekonomi hari ini, program itu tetap dijalankan dan cukup menguras APBN serta mengganggu fokus pemerintah terhadap persoalan ekonomi yang terjadi saat ini," ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan sebagian mahasiswa yang menilai efektivitas dan prioritas anggaran negara perlu menjadi bahan evaluasi publik.
Baca Juga: Ruben Onsu Setop Nafkah Rp225 Juta Sebulan, Hotman Paris Sebut Sah Secara Hukum Asalkan...
Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyatakan MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Soroti Rupiah dan RUU Polri
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga mengangkat persoalan melemahnya nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan harga sejumlah kebutuhan.
Mereka meminta pemerintah menghadirkan langkah mitigasi yang lebih konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pencabutan RUU Polri yang saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.
Menurut Revino, terdapat kekhawatiran bahwa sejumlah ketentuan dalam rancangan regulasi tersebut berpotensi memperluas kewenangan aparat dan mempersempit ruang sipil.
"Kami menuntut pembatalan atau pencabutan RUU Polri. Ruang-ruang sipil hari ini kami rasakan semakin terambil oleh institusi bersenjata, baik TNI maupun Polri," tegasnya.
Isu ini menjadi salah satu tema yang banyak mendapat perhatian dalam aksi mahasiswa di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Putri Cempo Kembali Jadi Sorotan
Di tingkat lokal, mahasiswa kembali mengangkat persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, yakni pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo.
Persoalan tersebut telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun, terutama terkait kapasitas pengolahan sampah, dampak lingkungan, serta efektivitas kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Menurut mahasiswa, berbagai janji penyelesaian yang selama ini disampaikan belum mampu menghilangkan persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Fenomena Jomblo di Sukoharjo: 42 Persen Penduduk Belum Kawin, Jadi Potensi Besar Ekonomi Kreatif
"Putri Cempo masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan hingga sekarang. Kami menuntut pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut," kata Revino.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan masih menjadi perhatian serius generasi muda, terutama ketika menyangkut kesehatan masyarakat dan keberlanjutan kota.
Sempat Ada Mahasiswa Diamankan Polisi
Di tengah jalannya aksi, sempat terjadi insiden ketika dua mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dibawa aparat ke dalam mobil polisi.
Salah satunya adalah Julian. Namun setelah kembali bergabung dengan massa, ia menegaskan tidak mengalami intimidasi ataupun tindakan represif selama proses pengamanan.
"Saya hanya diamankan. Tidak ada intervensi apa pun. Saya juga tidak membawa barang berbahaya, senjata tajam ataupun bom molotov. Saya hanya membawa poster," ujarnya.
Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian peserta aksi, meskipun demonstrasi secara keseluruhan tetap berlangsung kondusif.
DPRD Janji Kawal Aspirasi Mahasiswa
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam dialog yang berlangsung di kompleks DPRD, Budi menyatakan pihaknya akan meneruskan berbagai tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada DPR RI dan kementerian terkait.
"Kami atas nama pimpinan dan seluruh DPRD Kota Surakarta mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Yang menjadi kewenangan pusat akan kami sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah pusat, sedangkan yang menjadi kewenangan daerah akan kami kawal bersama pemerintah kota," katanya.
Terkait Putri Cempo, Budi mengakui persoalan tersebut memang telah berlangsung selama puluhan tahun dan membutuhkan penyelesaian yang tidak sederhana.
Baca Juga: Ndalem Joyokusuman: Jantung Sejarah Solo yang Tenang di Tengah Kota
"Kami akan terus mengawal persoalan Putri Cempo. Namun perlu dipahami bahwa ini masalah yang sudah berlangsung puluhan tahun sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat," ujarnya.
DPRD Akui Belum Mengetahui Detail Kerja Sama Putri Cempo
Pernyataan yang cukup menarik justru datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Solo, Suharsono.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD tidak mengetahui secara detail isi kerja sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak ketiga dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Putri Cempo.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai aspek transparansi dan pengawasan terhadap proyek yang selama ini menjadi salah satu program strategis daerah.
"Kalau bicara transparansi dan akuntabilitas, saya harus jujur menyampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara detail perjanjian tersebut. Karena itu dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai kerja sama yang dinilai merugikan masyarakat," tegasnya.
Pernyataan tersebut berpotensi membuka babak baru dalam pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Putri Cempo, terutama terkait efektivitas investasi dan manfaat yang diterima masyarakat.
Aksi Berakhir Tertib, Mahasiswa Janji Terus Mengawal
Setelah menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Namun mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Berbagai isu yang diangkat, mulai dari kebijakan nasional hingga persoalan lingkungan di Solo, akan terus dikawal melalui jalur advokasi dan pengawasan publik.
Bagi mahasiswa, demonstrasi bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap evaluasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto