SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Kemunculan baliho bergambar SISKS Paku Buwono XIV Hangabehi atau Mangkubumi di sejumlah titik strategis Kota Solo memicu beragam respons dari internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Baliho berukuran besar tersebut awalnya terpasang di kawasan Gapura Gladag menuju Alun-alun Utara Keraton Surakarta. Dalam beberapa hari terakhir, atribut serupa juga terlihat di sejumlah ruas jalan utama, seperti kawasan Barong dan Jalan Dr. Radjiman, Laweyan.
Tak hanya di Solo, pemasangan baliho disebut akan meluas ke sejumlah daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca Juga: Ironi Kamar Kosong: Menggugat Ketergantungan Struktural Perhotelan pada APBN
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta, KPH Eddy Wirabhumi, membenarkan pemasangan baliho tersebut merupakan bagian dari agenda yang tengah berjalan.
“Memang proses di beberapa titik di Surakarta. Bahkan sebagian daerah-daerah sudah pasang seperti Kudus dan Demak. Rencana berikutnya ada Ngawi, Boyolali, Madiun, Grobogan, Sragen, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Malang Raya, Jepara, hingga Magelang,” ujarnya, Jumat (5/6).
LDA: Makna Baliho Biar Ditafsirkan Masyarakat
Saat ditanya apakah pemasangan baliho itu menjadi penegasan sosok penerus tahta Mataram Islam pasca wafatnya PB XIII, Eddy tidak memberikan jawaban tegas.
Menurutnya, masyarakat bebas menafsirkan makna dari kemunculan baliho tersebut.
“Monggo dimaknai seperti apa. Bisa ke dalam, ke internal keraton, bisa juga ke pemerintah. Luas pengertiannya,” katanya.
Baca Juga: Ditinggal Nonton Sepak Bola, Kandang Ayam di Karanganyar Ludes Dilalap Api
Eddy menjelaskan pemasangan baliho bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan adalah peneguhan nilai adat, budaya, dan kebangsaan yang berjalan beriringan.
“Ini meneguhkan satu sisi adat dan tradisi budaya, sisi lain bahwa kita juga harus konsisten terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah bersama-sama membangun negara ini. Pancasila itu kan kebangsaan kita,” jelasnya.
LDA juga menegaskan siap bertanggung jawab dari sisi hukum maupun adat terkait pemasangan baliho yang memuat tulisan SISKS Paku Buwono XIV Karaton Surakarta Hadiningrat.
Menurut Eddy, langkah tersebut merupakan bagian dari proses menuju pelaksanaan upacara adat jumenengan bagi putra sulung mendiang PB XIII.
Baca Juga: Duka di Jenar Sragen, Siswi Kelas V SD Ditemukan Tewas di Rumah Saat Orang Tua Bekerja
“Saya bertanggung jawab penuh dari sisi hukum bahwa apa yang kami lakukan berpegang pada ketentuan adat dan hukum nasional. Insyaallah ada jumenengan, saat ini masih nyuwun petunjuk,” tegasnya.
Kubu Tedjowulan Pilih Sikap Menenangkan
Di sisi lain, kubu KGPH Panembahan Agung Tedjowulan memilih merespons secara lebih hati-hati.
Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenogoro, menyebut hingga kini belum ada arahan maupun komentar resmi dari Tedjowulan terkait maraknya pemasangan baliho tersebut.
“Dari Gusti Tedjo sejauh ini belum ada arahan apa-apa, belum ada komentar terkait baliho itu,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan Tedjowulan pernah menyampaikan pandangan agar baliho-baliho yang terpasang di sekitar keraton lebih menonjolkan kegiatan budaya dan program revitalisasi.
Menurutnya, materi promosi yang menampilkan agenda keraton akan jauh lebih menenangkan masyarakat dibandingkan simbol-simbol yang berpotensi memunculkan polemik.
Baca Juga: Mengintip Proses Pembuatan Batik Abstrak Etnik yang Estetik di Kampung Batik Laweyan Solo
“Kalau grebeg ya gunungan grebegnya, kalau kirab ya kebo dan prosesi kirabnya. Itu akan lebih menenangkan dan lebih adem,” katanya.
Ia menilai visualisasi yang menonjolkan budaya akan memberikan manfaat yang lebih luas karena masyarakat mendapatkan informasi jelas mengenai agenda keraton.
“Timeline-nya jelas, tanpa menonjolkan satu atau lain pihak, supaya rukun,” tegasnya.
Kubu Purboyo Siapkan Langkah Hukum
Berbeda dengan kubu Tedjowulan yang memilih meredam situasi, pihak SISKS Paku Buwono XIII versi Purboyo merespons keras kemunculan baliho tersebut.
Melalui juru bicaranya, KPA Singonagoro, pihaknya menyatakan tengah mengkaji kemungkinan langkah hukum terhadap pemasangan baliho yang mengklaim adanya raja baru Keraton Surakarta.
Menurutnya, tim hukum Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah diturunkan untuk menelaah aspek legal maupun adat dari pemasangan atribut tersebut.
“Langkah hukum pasti ada. Tunggu saja langkah yang akan diambil tim seperti apa nantinya. Jika tim hukum sudah turun tangan, tentu langkah yang diambil akan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya.
Pihaknya juga sedang menelusuri apakah pemasangan spanduk dan baliho tersebut dilakukan sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
Lebih jauh, Singonagoro menilai pemasangan baliho bergambar dan bertuliskan SISKS Paku Buwono XIV telah mencederai tatanan adat yang berlaku di lingkungan Keraton Surakarta.
“Adanya pemasangan banner seperti itu mencederai adat dan budaya yang ada di Keraton Surakarta. Kami berharap pihak-pihak yang melakukan hal tersebut segera mencopot banner tersebut karena tidak sesuai dengan aturan perundangan maupun hukum adat yang berlaku,” tegasnya.
Polemik Suksesi Keraton Kembali Menghangat
Kemunculan baliho di berbagai daerah ini kembali menghangatkan dinamika suksesi di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang selama bertahun-tahun diwarnai perbedaan pandangan antar kelompok internal.
Di tengah munculnya berbagai interpretasi atas baliho tersebut, publik kini menunggu langkah lanjutan dari masing-masing pihak, termasuk kemungkinan realisasi upacara jumenengan maupun proses hukum yang tengah dikaji oleh kubu yang berseberangan.
Editor : Andi Aris Widiyanto