SOLOBALAPAN.COM – Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta mendadak riuh pada Selasa (19/5/2026). Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sahid (Usahid) Surakarta memutuskan mendatangi gedung dewan secara langsung.
Bukan untuk menggelar aksi unjuk rasa anarkis, kehadiran mereka lewat program "BEM USAHID Goes to DPRD Solo" ini mengusung misi elegan: membawa suara kritis dari jalur gerakan ekstra parlementer ke dalam ruang demokrasi.
Salah satu pemantik diskusi hangat dalam audiensi tersebut adalah keresahan mahasiswa mengenai sektor pendidikan di Kota Bengawan. Khususnya terkait diterapkannya penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk yayasan atau sekolah swasta.
"Kami di sini ingin mencari kejelasan informasi terkait isu regional di Kota Solo. Utamanya di ranah pendidikan, kenapa kebijakan PBB itu justru dibebankan kepada sekolah swasta," jelas Menteri Luar Negeri BEM Usahid, Daffa Fauzan Nugroho.
Pertanyaan kritis itu pun langsung dijawab blak-blakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto. Politisi senior tersebut memastikan bahwa kebijakan ini murni tindak lanjut dari regulasi pusat.
"Tadi sudah dijelaskan dengan sangat klir oleh Bapak Sugeng Riyanto mengenai alasan di balik PBB sekolah swasta itu. Jadi, kebijakan tersebut memang aturan langsung dari pemerintah pusat yang kemudian wajib diimplementasikan oleh pemerintah daerah," tambah Daffa lega setelah mendapat jawaban transparan.
Baca Juga: Kapan Iduladha 2026 Digelar? Pemerintah dan Muhammadiyah Tetapkan Jatuh Pada Tanggal Ini
Gali Alur Duit Rakyat dan Tawarkan Sinergi Nyata
Tidak hanya menyoroti masalah pajak, para aktivis mahasiswa ini juga mencecar dewan dengan pertanyaan seputar transparansi anggaran daerah. Hal ini dibenarkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sri Martuti Handayani.
“Mahasiswa sangat antusias. Mereka ingin membedah sejauh mana alur anggaran itu bisa sampai ke tangan masyarakat, termasuk fungsi pengawasan DPRD dan alokasi dana publik itu dipakai untuk apa saja,” ungkap Sri Martuti.
Melihat energi positif dari para mahasiswa, Ketua Komisi IV Sugeng Riyanto langsung memberikan tantangan balik. Sugeng menegaskan, Pemerintah Kota Surakarta tidak akan pernah bisa menyelesaikan tumpukan masalah daerah jika hanya bergerak sendirian tanpa sokongan kaum akademisi.
Menariknya, Usahid sebenarnya sudah mencuri start. Program Studi Psikologi Usahid selama ini terbukti nyata membantu Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan menerjunkan tenaga psikolog di berbagai puskesmas di Solo.
Nah, berkaca dari sukses tersebut, Sugeng menantang mahasiswa prodi lain untuk turun tangan langsung mengatasi krisis tenaga pengajar di Kota Solo yang saat ini kekurangan guru SD dan SMP dalam jumlah masif.
“Kalau teman-teman kampus sebelum wisuda ingin membantu kekurangan guru dengan ikut mengajar di sekolah negeri di Solo, kami tentu sangat welcome. Tinggal nanti pola sinergi teknisnya kita matangkan lagi dengan dinas terkait,” tantang Sugeng.
Pihak DPRD Kota Surakarta memastikan peluang kolaborasi emas ini terbuka lebar bagi seluruh kampus di Solo demi kemajuan pelayanan publik di Kota Bengawan. (dam)
Editor : Damianus Bram