SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Di tengah kegelisahan ribuan tenaga honorer akibat terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang penataan tenaga non-ASN, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen justru meminta para guru honorer tetap tenang dan fokus mengajar.
Namun di balik imbauan tersebut, tersimpan fakta yang cukup ironis. Sekolah-sekolah negeri di Sragen ternyata masih sangat bergantung pada keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan.
Kondisi itu seolah menunjukkan bahwa sistem pendidikan daerah masih bertumpu pada tenaga honorer, sementara kepastian status dan masa depan mereka justru belum jelas.
Sekretaris Disdikbud Sragen, Sukisno, mengakui kekurangan guru ASN masih menjadi persoalan serius, terutama di jenjang SMP negeri. Dari total 49 SMP negeri di Kabupaten Sragen, sebagian besar disebut belum memiliki jumlah guru PNS maupun PPPK yang ideal.
“Kalau untuk guru ASN jelas masih kurang. Sekolah akhirnya mengoptimalkan guru GTT supaya tidak ada kelas kosong,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Realitas di lapangan bahkan lebih memprihatinkan. Di sejumlah sekolah kecil dan wilayah pinggiran, satu guru honorer kerap harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus demi menutup kekurangan tenaga pengajar.
Praktik “tambal sulam” itu dilakukan agar operasional sekolah tetap berjalan, meski kualitas pembelajaran berpotensi terdampak karena guru mengampu bidang di luar kompetensinya.
Baca Juga: Wuling Binguo EV Jadi Solusi Mobil Listrik Cantik dan Super Hemat, Cuma Rp60 Ribu Sekali Cas
“Di sekolah kecil jumlah gurunya sedikit. Akhirnya ada guru yang harus lintas mata pelajaran agar kebutuhan jam mengajar tercukupi,” kata Sukisno.
Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana sekolah negeri di Sragen masih bertahan dengan sistem darurat di tengah minimnya penambahan ASN baru dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, munculnya SE Nomor 7 Tahun 2026 justru memunculkan keresahan baru bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah. Banyak guru mulai khawatir kehilangan pekerjaan ketika pemerintah pusat terus mendorong penataan non-ASN.
Meski demikian, Disdikbud Sragen mengaku belum mengambil langkah tegas terkait nasib para honorer. Pemerintah daerah masih menunggu kejelasan regulasi lanjutan dari kementerian.
“Kami minta teman-teman guru jangan gelisah dulu. Faktanya tenaga mereka memang masih dibutuhkan,” tegas Sukisno.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan dilema besar yang kini dihadapi dunia pendidikan daerah. Di satu sisi pemerintah pusat mendorong penataan tenaga non-ASN, tetapi di sisi lain sekolah-sekolah negeri justru belum mampu berjalan tanpa guru honorer.
Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, membeberkan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih aktif dan tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Total terdapat 671 tenaga honorer mulai dari jenjang TK hingga SMP.
Jumlah tersebut terdiri dari 549 Guru Tidak Tetap (GTT) dan 122 Pegawai Tidak Tetap (PTT). Mayoritas tersebar di sekolah dasar dengan jumlah mencapai ratusan orang.
Tak hanya itu, Sragen juga masih memiliki 1.074 guru berstatus PPPK paruh waktu. Angka tersebut semakin menegaskan bahwa sektor pendidikan daerah belum sepenuhnya ditopang oleh ASN tetap.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan pemerintah menjalankan kebijakan penataan non-ASN tanpa menimbulkan gangguan serius terhadap layanan pendidikan di daerah.
Sebab jika tenaga honorer benar-benar disingkirkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah negeri di Sragen akan menghadapi krisis tenaga pengajar yang lebih parah. (din/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto