SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Kebijakan penghapusan tenaga honorer dan rencana pemerintah merekrut pegawai melalui jalur CPNS menuai perhatian dari berbagai kalangan, termasuk tenaga pendidik.
Salah satu guru di SMPN 25 Surakarta, Sischa Aryono, yang sebelumnya berstatus honorer dan kini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menilai kondisi guru honorer saat ini masih memprihatinkan.
Baca Juga: Paradoks Boom Ekspor, DPR Didesak Panggil Gubernur BI soal Rupiah Melemah
Menurut Sischa, kebutuhan tenaga guru tidak hanya terjadi di Kota Solo, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut sektor pendidikan hingga kesehatan masih membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menunjang pelayanan masyarakat.
“Untuk para guru, jangankan di Solo, tapi di seluruh Indonesia masih banyak membutuhkan guru di lini pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Sischa menilai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer masih belum maksimal. Ia menyoroti masih adanya guru honorer yang menerima gaji sangat minim meski memiliki tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan.
“Mereka lebih fokus ke proyek MBG yang diprioritaskan, sedangkan guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak diperhatikan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran apabila pemerintah benar-benar menghentikan jalur honorer tanpa diimbangi pengangkatan tenaga pendidik yang memadai. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan nasional.
“Kalau nanti pemerintah mengambil kebijakan tersebut sangat miris. Tenaga pendidik sudah banyak berkurang, banyak yang pensiun, sementara tenaga lain justru banyak diangkat. Jangan heran kalau Indonesia semakin suram karena pendidikan semakin lemah,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Bahan Batik Naik, Aktivitas Belanja di Pasar Klewer Solo Tetap Ramai
Sischa turut menyinggung Jepang pasca tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Menurutnya, pemerintah Jepang saat itu menjadikan guru sebagai prioritas utama dalam membangun kembali negara melalui sektor pendidikan.
“Kalau kita sandingkan dengan Jepang, ketika mereka terkena dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama dicari adalah guru karena pendidikan bisa membuat negara lebih maju. Sedangkan di Indonesia yang penting perut kenyang,” ungkapnya.
Selain itu, ia berharap pemerintah tetap memperhatikan nasib para guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status. Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan di kalangan tenaga pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan.
“Kalau guru honorer tidak diangkat kan juga kasihan. Masih ada ketimpangan-ketimpangan,” pungkasnya. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto