BOYOLALI, SOLOBALAPAN.COM – Proyek infrastruktur di Boyolali belum juga berjalan meski tahun anggaran sudah berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Boyolali kini berdalih gejolak perang di Timur Tengah menjadi salah satu penyebab tertundanya pelaksanaan proyek pembangunan di daerah.
Dalih tersebut disampaikan langsung Bupati Boyolali, Agus Irawan, saat mendampingi kunjungan Menteri Koperasi di kawasan KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Rabu (13/5/2026).
Menurut Agus, ketidakstabilan global menyebabkan harga bahan baku proyek berubah sehingga pemerintah daerah belum berani menerbitkan harga satuan pekerjaan untuk proses lelang.
“Kalau infrastruktur, selain karena ada efisiensi anggaran juga ada gejolak untuk satuan harganya,” kata Agus.
Pernyataan itu memunculkan sorotan karena proyek-proyek pembangunan daerah kini ikut tersendat akibat kombinasi efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi global.
Harga Material Naik, Proyek Daerah Ikut Tertahan
Pemkab Boyolali menyebut salah satu dampak paling terasa berasal dari kenaikan biaya distribusi material bangunan, terutama pasir tambang yang bergantung pada operasional truk angkutan.
Kenaikan harga BBM non-subsidi disebut membuat ongkos distribusi melonjak dan berdampak langsung terhadap harga pasar material proyek.
Baca Juga: Rumah Okin di Kemang Akhirnya Terjual! Rachel Vennya Sepakat di Angka Rp4,1 M, Uangnya Buat Siapa?
“Kalau daftar satuan harga diterbitkan dulu untuk lelang sementara harga pasar berubah, nanti bisa menimbulkan gejolak,” ujar Agus.
Akibatnya, pemerintah daerah memilih merevisi kembali daftar harga satuan pekerjaan sebelum proyek dilelang.
Namun kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendatnya pembangunan infrastruktur publik di tengah kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan jalan, fasilitas pasar, hingga sarana umum lainnya.
Proyek Pasar Karanggede Ikut Tertunda
Salah satu proyek yang terdampak penundaan adalah pembangunan Pasar Karanggede. Padahal proyek tersebut sebelumnya disebut sudah mendekati tahapan lelang.
Kini prosesnya harus kembali dihitung ulang sambil menunggu revisi harga satuan selesai.
Baca Juga: Tips Beli Mobil Bekas Lawas 2026: Mengapa Karimun Kotak dan Isuzu Panther Masih Jadi Primadona?
Penundaan proyek infrastruktur ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan pembangunan daerah terhadap gejolak ekonomi global. Di sisi lain, masyarakat tetap dihadapkan pada persoalan klasik seperti jalan rusak dan fasilitas publik yang belum tertangani.
Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan terkait kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan ekonomi global agar proyek strategis tidak terus tertunda di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak. (fid/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto