SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Upaya Komisi IV DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTs Muhammadiyah 4 Sragen di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, berujung kekecewaan.
Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu (13/5) berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah.
Baca Juga: Tersentuh Loyalitas Suporter, Milo Tegaskan Persis Solo Wajib Bayar dengan Kemenangan
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, menyayangkan sikap kepala sekolah yang memilih tidak hadir dengan alasan fokus mendampingi pemulihan trauma siswa korban insiden ambruknya atap ruang kelas.
“Kami ingin membantu mencari masukan, baik dari sekolah maupun Kemenag. Tapi yang disayangkan, Pak Kepala Sekolah izin karena fokus pemulihan kesehatan anak-anak. Pertanyaan saya, apakah beliau dokter? Fokus kesehatan itu bagian medis, kepala sekolah harusnya hadir di sini untuk koordinasi,” ujar Sugiyamto usai rapat.
Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat hanya dihadiri perwakilan seksi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sragen.
Dalam forum tersebut, Sugiyamto menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan cenderung reaktif. Ia menyentil pemerintah pusat yang baru melakukan verifikasi sekolah rusak setelah muncul kejadian besar yang menyita perhatian publik.
“Tadi dari Kemenag juga diminta melakukan verifikasi melalui Zoom untuk sekolah-sekolah tua. Itu kan gara-gara ambruk baru diverifikasi. Inilah yang menjadi keprihatinan kami. Jangan sampai menunggu viral dulu baru dieksekusi, atau menunggu ada korban baru ada tindak lanjut,” tegasnya.
Baca Juga: Tiga Percobaan Bunuh Diri Terjadi di Jembatan Jurug dalam Sebulan, Seluruh Korban Perempuan
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai alasan keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah sering kali hanya persoalan prioritas kebijakan pemerintah.
Ia menyinggung bagaimana program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis dapat memperoleh dukungan anggaran besar, sementara kondisi infrastruktur pendidikan yang mendesak justru kerap terabaikan.
“Harusnya anggaran itu cukup. Kalau alasan tidak cukup, itu soal selera pemerintah. Kami di Komisi IV sebenarnya ingin membantu mencari solusi, mungkin melalui dana aspirasi atau pengalihan anggaran lain untuk membantu madrasah tersebut,” tambahnya.
Sugiyamto meminta Kemenag dan instansi terkait melakukan verifikasi data yang benar-benar faktual di lapangan. Ia menegaskan bantuan perbaikan sekolah tidak boleh lagi sekadar formalitas administratif tanpa realisasi yang memadai.
“Data dari bawah harus riil hasil verifikasi lapangan. Jangan sampai usulannya besar, tapi cairnya hanya 10 persen. Hal-hal seperti itu harus diakhiri supaya ke depan tidak ada lagi sekolah ambruk karena kurangnya pengawasan dan pemeliharaan,” pungkasnya. (din/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto