SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah Kota Surakarta mulai menyiapkan skema bantuan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan yang bersekolah di PAUD swasta. Program tersebut menjadi solusi atas terbatasnya daya tampung PAUD negeri di Kota Solo.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengatakan pemerintah menyambut berbagai inisiatif untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Baca Juga: Kasus Guru Cabul Wonogiri Menguak Dugaan Kelalaian Sekolah, Polisi Buka Hotline Pengaduan
“Prinsipnya kami menyambut baik inisiasi layanan pendidikan untuk akses yang lebih luas. Konsep ini memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama dari kelompok rentan yang perlu dibantu dan didukung,” ujarnya, Kamis (7/5).
Menurut Dwi, program bantuan pembiayaan tersebut sudah dipersiapkan tahun ini dan direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran baru mendatang. Tahap awal program difokuskan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ia menjelaskan, angka partisipasi PAUD di Solo saat ini masih berada di bawah 58 persen. Sementara itu, kapasitas sekolah negeri sangat terbatas.
“Kita hanya punya tujuh PAUD negeri, dan memang daya tampungnya terbatas, hanya dua sampai tiga rombel. Satu rombel maksimal 28 anak,” katanya.
Karena keterbatasan tersebut, Pemkot Solo bersama Dinas Pendidikan akan menggandeng PAUD swasta untuk memperluas layanan pendidikan anak usia dini.
Nantinya, anak-anak dari keluarga rentan yang tidak tertampung di PAUD negeri akan difasilitasi masuk ke sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah melalui skema BPMKS SPP PAUD.
Baca Juga: Buron Kasus Cabul Santriwati di Pati Diciduk di Wonogiri, Sempat Berbaur dengan Warga
“Kalau masuk dalam kelompok rentan dan ada intervensi terkait pembiayaan, nanti akan kita bantu melalui BPMKS SPP PAUD. Ini sebagai upaya mendorong kelompok rentan yang anaknya terpaksa sekolah di swasta agar tetap mendapatkan jaminan pembiayaan secara berkelanjutan,” jelas Dwi.
Pada tahap awal, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan dan belum menggratiskan seluruh biaya pendidikan. Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp150 ribu per anak setiap bulan untuk membantu biaya pembelajaran di PAUD swasta.
Kuota yang disiapkan mencapai 1.600 anak dengan prioritas keluarga kurang mampu.
“Kalau yang mampu ya silakan reguler. Karena kendalanya memang biaya ketika harus masuk sekolah swasta,” ujarnya.
Program tersebut akan dibiayai melalui APBD Kota Surakarta. Menurut Dwi, langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah karena belum mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan negeri secara memadai.
“Sumber dananya dari APBD. Ini jadi bagian kewajiban pemerintah karena belum bisa menyiapkan sarana prasarana yang cukup, walaupun di swasta,” katanya.
Meski saat ini difokuskan untuk PAUD, Pemkot Solo juga membuka peluang memperluas skema bantuan pembiayaan ke jenjang SMA dan SMK.
Dwi menilai pemerataan sekolah negeri untuk jenjang SD dan SMP di Solo relatif sudah baik. Namun untuk PAUD serta SMA/SMK masih terdapat wilayah yang minim sekolah negeri.
Baca Juga: Penghubung Solo Balapan–Tirtonadi Tetap Ramai, Operasional Skybridge Segera Disesuaikan
“Kalau jenjang SMA dan SMK, terutama di wilayah Pasar Kliwon, Laweyan sampai Pajang, sekolah negeri yang dekat hanya SMAN 7 sehingga berebut dari berbagai daerah,” jelasnya.
Karena itu, intervensi pembiayaan sekolah swasta dinilai menjadi langkah paling realistis untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat rentan. (al/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto