SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Wacana pendidikan gratis di sekolah swasta yang diusulkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Surakarta, Honda Hendarto, mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Solo.
Ketua Komisi IV DPRD kota Solo, Sugeng Riyanto, menilai gagasan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Solo terkait dukungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Sugeng mengatakan, Pemerintah Kota Solo sebenarnya sudah memulai langkah awal melalui rencana bantuan bagi anak-anak PAUD swasta dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
Baca Juga: Surat Cinta atau Sentilan, Aldy Amis “Lapor Mas Wapres” Lewat Balada Satir yang Tenang
“Jadi sebenarnya usulan Pak Honda ini relate dengan apa yang sudah Mas Wali gulirkan. Mas Wali pernah menyampaikan untuk anak-anak PAUD swasta dari kelompok GAKIN, desil 1 dan desil 2, diupayakan mendapatkan bantuan Rp150 ribu per anak per bulan,” ujarnya.
Menurut Sugeng, kebijakan tersebut menjadi sinyal awal adanya keberpihakan pemerintah terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
“Itu saya kira sebagai awalan yang baik. Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak dari mulai awal, terutama PAUD, kemudian nanti bisa berkembang ke SD dan SMP,” katanya.
Baca Juga: DLH Sragen Dibobol Maling, Empat Aki Truk Sampah Raib Digondol Pelaku
Ia menilai, konsep pendidikan gratis di sekolah swasta bukan hal yang mustahil diterapkan di Kota Solo. Namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan lainnya.
“Mungkin nanti bisa berkembang ke SD swasta atau SMP swasta. Tapi tentu harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas, dan lain-lain. Tetap perlu dikaji,” jelas Sugeng.
Meski demikian, Komisi IV DPRD Solo pada prinsipnya mendukung penuh arah kebijakan tersebut karena dinilai berpihak kepada masyarakat kecil.
“Saya kira apa yang disampaikan Pak Honda ini sangat mendukung. Dan sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang kemarin sudah dilontarkan oleh Mas Wali untuk support terhadap pendidikan anak-anak yang ada di sekolah swasta,” tegasnya.
Baca Juga: Tari Unduh Pamelo Angkat Potensi Daerah Kabupaten Pati
Sugeng menjelaskan, pembahasan khusus di Komisi IV memang belum dilakukan. Namun dukungan terhadap pendidikan swasta sudah beberapa kali disampaikan Wali Kota Solo dalam berbagai kesempatan.
“Yang sudah sempat dilontarkan oleh Mas Wali adalah support dari pemerintah kota untuk anak-anak PAUD swasta. Kalau PAUD negeri kan kita hanya punya tujuh dan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” katanya.
Sementara itu, untuk PAUD swasta, Pemkot Solo disebut tengah menyiapkan program bantuan khusus bagi siswa dari keluarga miskin.
“Kemudian yang PAUD swasta, terutama dari kelompok desil 1 dan 2, itu juga diprogram untuk mendapatkan support dari pemerintah,” imbuhnya.
Sugeng menyebut program tersebut saat ini tinggal menunggu pelaksanaan teknis di lapangan.
Baca Juga: Red Line Kembangkan Penggunaan Kain dalam Kehidupan Sehari-Hari Menjadi Kemasan Koreografi Properti
“Sudah direncanakan, tinggal dieksekusi. Memang belum berjalan, tapi sudah disampaikan oleh Mas Wali,” ujarnya.
Ia pun menilai usulan pendidikan gratis di sekolah swasta tinggal disinergikan dengan program yang sudah lebih dulu disiapkan Pemkot Solo.
“Ketika ada usulan dari Pak Honda begitu, saya kira itu nyambung saja. Tinggal disambungkan dan kemudian berikutnya tinggal political will teman-teman di eksekutif dan teman-teman di Dewan, terutama di Banggar dan Komisi IV,” katanya.
Sugeng juga menegaskan, secara regulasi tidak ada hambatan berarti untuk merealisasikan kebijakan tersebut selama ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Secara aturan khusus saya kira tidak. Itu lebih pada political will saja. Kalau itu muncul dan dilaksanakan, tidak ada aturan yang melarang,” tegasnya.
Ia menambahkan, undang-undang hanya mengatur batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, tanpa menetapkan batas maksimal.
“Di undang-undang kan jelas ada batas minimum alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD. Itu minimumnya. Maksimumnya tidak ada aturan. Jadi kalau mau ditambah lebih dari itu, ya sangat memungkinkan,” jelas Sugeng.
Baca Juga: Masuk Gelombang Dua, Jemaah Embarkasi Solo Sudah Berihram Sejak dari Donohudan
Menurutnya, dukungan terhadap sekolah swasta menjadi penting karena banyak anak dari keluarga kurang mampu yang akhirnya harus bersekolah di swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Ini tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, terutama anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 supaya tetap bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak,” pungkasnya. (atn/an)