WONOGIRI, SOLOBALAPAN.COM – Dugaan kasus pelecehan seksual oleh oknum guru di salah satu SMP negeri di Wonogiri kembali memantik perhatian publik, termasuk dari kepala daerah.
Namun, di tengah respons cepat berupa penonaktifan, muncul pertanyaan mendasar: mengapa kasus serupa terus berulang?
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menarik guru berinisial J (55) dari aktivitas mengajar dan memindahkannya ke dinas untuk proses pemeriksaan.
Baca Juga: Kejurkot PBSI Solo Digelar, FX Rudyatmo Soroti Mandeknya Lahir Atlet Dunia
“Kami segera ambil langkah. Pertama kita nonaktifkan dari SMP tersebut, ditarik ke dinas,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Sanksi Berat Disiapkan, Tapi Pencegahan Dipertanyakan
Setyo menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, pelaku terancam sanksi maksimal berupa pemecatan dari aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hukuman berat diharapkan mampu memberikan efek jera.
“Maksimal dipecat dari ASN,” tegasnya.
Namun pendekatan yang kembali menitikberatkan pada sanksi ini menuai sorotan. Pasalnya, kasus serupa di lingkungan pendidikan Wonogiri disebut bukan yang pertama kali terjadi.
Artinya, ancaman hukuman berat selama ini belum sepenuhnya efektif sebagai pencegah.
Kasus Berulang, Sistem Pengawasan Disorot
Baca Juga: Henry Doumbia Buka Suara Soal Dugaan Rasisme Marc Klok: Saya Yakin dengan Apa yang Saya Dengar!
Pengakuan bahwa kasus pencabulan oleh oknum guru telah berulang memunculkan kritik terhadap sistem pengawasan internal di sekolah. Meski pembinaan disebut rutin dilakukan, faktanya pelanggaran berat masih terjadi.
Setyo menyebut pembinaan kepada ASN terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Namun tanpa mekanisme deteksi dini dan pengawasan yang kuat, pembinaan dinilai belum cukup.
“Pembinaan kerap kita lakukan kepada para ASN. Sanksinya berat kalau tindakan pelecehan seksual,” katanya.
Pendekatan Reaktif Masih Dominan
Langkah yang diambil pemerintah daerah sejauh ini masih bersifat reaktif—penanganan dilakukan setelah kasus mencuat ke publik.
Belum terlihat strategi pencegahan yang sistematis, seperti penguatan fungsi pengawasan sekolah, pelaporan aman bagi siswa, hingga evaluasi menyeluruh terhadap budaya di lingkungan pendidikan.
Penegasan sanksi berat memang penting sebagai bentuk ketegasan. Namun, jika kasus terus berulang, maka persoalan tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang gagal mencegah.
Tanpa perbaikan menyeluruh—mulai dari pengawasan, edukasi, hingga keberanian membuka kasus sejak dini—ancaman pemecatan berpotensi hanya menjadi respons rutin, bukan solusi jangka panjang.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan siswa tidak cukup hanya dengan hukuman setelah kejadian, tetapi membutuhkan sistem yang mampu mencegah sejak awal. (al/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto