SOLOBALAPAN.COM — Ada pemandangan menarik di Selasar Lantai 2 Pasar Legi Solo, Minggu (3/5/2026). DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo menggelar Diskusi Hari Buruh yang jauh dari kesan formalitas.
Di tengah sorotan ekonomi nasional yang sedang tidak normal, Ketua DPC PDIP Solo, Aria Bima, memaparkan solusi radikal untuk menyejahterakan kaum buruh tanpa harus membenturkan kepentingan dengan pengusaha.
Aria Bima menyoroti krisis utang negara dan melemahnya ekspor yang membuat kenaikan upah menjadi isu sensitif bagi pelaku usaha.
UMKM: Penyelamat 67% Tenaga Kerja RI
Di saat investasi besar dan ekspor mandek, sektor informal atau UMKM muncul sebagai pahlawan. Aria Bima menyebut hampir 67% tenaga kerja nasional kini bergantung pada sektor ini. Namun, ia mengingatkan bahwa UMKM pun rentan jika daya beli buruh terus merosot akibat kenaikan harga BBM dan dolar.
"Menurunnya investasi dan menyempitnya pekerja formal ini akhirnya menjamur ke pekerja informal," jelas anggota DPR RI ini.
Logika Baru: Tekan Pengeluaran, Jangan Cuma Tuntut Upah
Politikus senior ini memberikan pandangan yang cukup pedas. Menurutnya, tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sering kali menemui jalan buntu. Maka, solusinya adalah negara harus hadir memangkas biaya hidup (living cost) para buruh.
"Kalau tidak bisa menaikkan upah buruh, tidak bisa meningkatkan pendapatannya, ya kurangi pengeluarannya," tegasnya.
Ia merinci bahwa komponen pengeluaran terbesar bagi buruh adalah biaya hidup pokok yang meliputi tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Jika komponen-komponen ini dapat disubsidi atau digratiskan oleh negara, maka kesejahteraan buruh secara otomatis akan meningkat meskipun tanpa ada kenaikan gaji yang signifikan.
"Mari kita lihat, anaknya sekolah digratiskan, kalau sakit dipastikan tidak takut karena tidak perlu membayar rumah sakit. Jaminan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dijamin oleh negara," jelasnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, ia juga menyoroti pentingnya akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia mengusulkan agar buruh mendapatkan akses khusus untuk membeli beras atau kebutuhan pokok lainnya dengan harga subsidi.
"Soal kebutuhan makan, berasnya kalau perlu mendapatkan harga yang khusus, harga MBG (Makanan Bergizi Gratis) misalnya. Kalau memang tidak bisa menaikkan pendapatan, turunkan pengeluarannya. Jaminkan pengeluaran-pengeluaran buruh itu tidak terlalu tinggi," tambahnya.
Belajar dari Buruh Vietnam dan Thailand
Dalam paparannya, Aria Bima juga membandingkan kondisi buruh di Indonesia dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Cina, dan Thailand.
Menurutnya, meskipun gaji buruh di beberapa negara tersebut tidak terlalu tinggi, namun tingkat kesejahteraan mereka lebih baik karena negara menanggung sebagian besar biaya hidup pokok, termasuk biaya rekreasi.
"Gaji buruh di Vietnam misalnya, juga tidak tinggi-tinggi amat. Tapi tingkat kesejahteraannya, seluruh pengeluarannya ditanggung oleh pemerintah atau pengusaha. Nah, kita ini terlalu menuntut upah naik tapi tidak pernah memitigasi pengeluarannya apa saja," kritiknya.
Pernyataan ini memberikan perspektif baru dalam diskusi mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia, yang selama ini selalu terjebak pada angka kenaikan UMR semata
Kembali ke Akar Rumput di Pasar Legi
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja & Jaminan Sosial DPC PDIP Kota Solo Ekya Sih Hananto menjelaskan kegiatan Diskusi Hari Buruh ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.
Ekya Sih Hananto, menjelaskan alasan pemilihan Pasar Legi sebagai lokasi diskusi. Hal ini merupakan bentuk implementasi spirit Marhaenisme Bung Karno untuk selalu dekat dengan rakyat kecil.
"Diskusi ini menjadi dasar kami untuk bersikap di parlemen. Kami ingin menyerap langsung apa yang menjadi kebutuhan buruh, sekaligus siap menerima dialog dan kritikan," ujar Ekya. (dam)
Editor : Damianus Bram