SOLO, SOLOBALAPAN.COM — Ruang sidang DPRD Kota Surakarta tak sekadar menjadi tempat formal penyampaian laporan.
Dalam Rapat Paripurna Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025, suasana justru menghangat—dipenuhi catatan kritis, perdebatan, hingga evaluasi tajam terhadap kinerja pemerintah kota.
Paripurna yang digelar Selasa (28/4) itu menjadi puncak dari rangkaian panjang pembahasan LKPJ, mulai dari tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus). Tahun ini, dinamika pembahasan disebut sebagai yang paling “panas” dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Skenario Buruk Persis Solo Usai Kalah Telak di GBK, Intip Jadwal Neraka di Empat Laga Sisa
Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, bahkan menyebut seluruh pimpinan komisi turun langsung dalam pembahasan, menjadikan proses evaluasi jauh lebih dalam dan detail.
“Ini LKPJ dengan dinamika paling luar biasa. Semua pimpinan komisi terlibat, sehingga pembahasannya sangat tajam,” ujarnya.
Dari Ruang Rapat ke Lapangan
Pembahasan tidak berhenti di meja sidang. DPRD juga turun langsung ke lapangan melalui inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kondisi riil di masyarakat.
Langkah ini membuat evaluasi tidak hanya berbasis laporan administratif, tetapi juga fakta di lapangan.
Baca Juga: Terjatuh di Pagi Buta, Petani di Sragen Tewas Tersengat Listrik Jebakan Tikus di Persawahan
“Tidak hanya di ruang rapat, kami cek langsung. Jadi pembahasannya benar-benar komprehensif,” kata Budi.
Menariknya, dinamika justru berlanjut saat laporan Pansus dibawa ke forum internal DPRD.
Sejumlah komisi kembali menambahkan catatan, membuat diskusi berlangsung hingga sore hari sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.
Sorotan Tajam ke BUMD
Salah satu kritik paling keras diarahkan pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD menilai pelaporan yang selama ini disajikan belum transparan dan cenderung menutupi kondisi riil.
Baca Juga: Satpol PP Solo Bantah Ada Sewa City Walk, Tegaskan Tak Ada Bukti Transaksi
“Selama ini laporan BUMD belum detail. Kalau digabung terlihat baik, padahal bisa saja ada yang kinerjanya rendah,” tegas Budi.
DPRD mendorong agar ke depan setiap BUMD menyampaikan laporan secara rinci per entitas, termasuk kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD dan “Kebocoran” Jadi Alarm
Selain BUMD, sektor PAD juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai potensi kebocoran masih ada dan perlu ditutup melalui pengawasan yang lebih ketat.
PAD disebut sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah yang harus terus dioptimalkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Banyak Target Tak Tercapai
Dalam dokumen rekomendasi, DPRD mencatat fakta yang cukup mengkhawatirkan. Dari 67 indikator visi-misi Pemkot tahun 2025, sebanyak 17 indikator atau sekitar 25,37 persen tidak mencapai target.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Indikator yang belum tercapai mencakup sektor penting, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, infrastruktur, kualitas lingkungan, hingga kemiskinan dan ketimpangan.
Tak hanya itu, tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi tahun sebelumnya juga masih rendah. Dari 51 permasalahan, sebagian besar belum ditindaklanjuti secara optimal.
Struktur Anggaran Ikut Disorot
DPRD juga mengkritisi struktur belanja daerah yang dinilai belum ideal. Belanja pegawai masih mencapai 38,36 persen, melampaui batas ideal, sementara belanja modal hanya 10,75 persen.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan karena ruang fiskal untuk investasi publik menjadi terbatas.
Baca Juga: Prabowo Sudah Setujui Kenaikan Gaji PNS, Kapan Perpres 79 Tahun 2025 Bakal Diberlakukan untuk Para ASN?
Respons Wali Kota
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wali Kota Respati Ardianto menyampaikan apresiasi atas evaluasi yang diberikan DPRD.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi arah strategis dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Rekomendasi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi pedoman untuk memperbaiki program pembangunan,” ujarnya.
Respati menyebut sejumlah fokus utama yang akan diperkuat, mulai dari optimalisasi PAD, penanganan sampah di TPA Putri Cempo, peningkatan infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah.
“Kita masuk era di mana setiap anggaran harus terukur dampaknya,” tegasnya.
Baca Juga: UMKM Coffee Shop di City Walk Solo Keluhkan Iuran Tak Jelas, DPRD Minta Satpol PP Turun Tangan
Ujian Kolaborasi
Paripurna ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan cermin hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Di satu sisi, DPRD tampil dengan kritik tajam. Di sisi lain, Pemkot dituntut merespons dengan langkah konkret.
Kini, tantangannya bukan lagi pada seberapa keras kritik disampaikan—melainkan seberapa serius rekomendasi itu dijalankan.
Karena di balik angka, laporan, dan perdebatan panjang, ada satu hal yang dipertaruhkan: kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. (atn/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto