SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Potensi pendapatan parkir di kawasan City Walk Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, diduga belum tergarap maksimal.
Temuan ini mencuat setelah sidak DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan setoran yang masuk ke kas daerah.
Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan klasik yang belum tertangani. Mulai dari marka parkir yang memudar, hingga munculnya titik-titik usaha baru yang belum tercatat dalam basis data resmi.
Baca Juga: Detik-Detik Mencekam! Konstruksi Baja Ringan Gedung Sekolah di Sragen Tiba-Tiba Roboh
Kepala UPTD Perparkiran Dishub Solo, Haryono Nugroho, mengakui bahwa secara aturan, penataan parkir sebenarnya sudah memiliki acuan sejak 2020 melalui penetapan batas kuning sebagai marka satu saf kendaraan.
Namun, kondisi tersebut kini jauh dari ideal.
“Banyak marka yang sudah pudar. Akibatnya batas parkir tidak lagi jelas dan kendaraan bisa melebar,” ujarnya saat mendampingi sidak DPRD, Sabtu (25/4) malam.
Situasi ini diperparah dengan pesatnya pertumbuhan usaha di sepanjang City Walk. Deretan coffee shop dan tempat usaha baru memicu lonjakan kebutuhan parkir, namun belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan potensi resmi.
Baca Juga: Ratusan Seniman Gegap Gempita di Gombang, Boyolali Hidupkan Falsafah “Sedulur Papat Limo Pancer”
“Perhitungan kami masih mengacu pada kajian Agustus 2025. Sementara perkembangan di lapangan sangat cepat. Ada titik baru yang belum terakomodasi,” ungkapnya.
Saat ini, Dishub mencatat potensi pendapatan parkir di kawasan tersebut berada di kisaran Rp16,7 juta per bulan—angka yang dihitung berdasarkan rata-rata seluruh titik parkir.
Namun angka itu dinilai belum mencerminkan kondisi sebenarnya.
Lonjakan pengunjung yang signifikan pada malam hari dan akhir pekan berbanding terbalik dengan perhitungan statis berbasis rata-rata. Di sisi lain, faktor cuaca seperti hujan juga membuat pendapatan menjadi fluktuatif.
Baca Juga: Detik-Detik Mencekam! Konstruksi Baja Ringan Gedung Sekolah di Sragen Tiba-Tiba Roboh
“Kalau malam minggu pasti ramai. Tapi hujan bisa langsung sepi. Jadi tidak bisa dihitung kaku,” jelas Haryono.
Meski demikian, ia tak menampik adanya kemungkinan selisih antara potensi riil dan angka yang tercatat. Terlebih, terdapat penambahan sekitar empat hingga lima titik usaha baru yang belum masuk dalam sistem pendataan.
“Ini yang sedang kami evaluasi. Dengan pertumbuhan seperti sekarang, wajar jika muncul pertanyaan soal kesesuaian setoran,” tegasnya.
Di tengah sorotan tersebut, Dishub mulai melirik digitalisasi sebagai solusi. Sistem pembayaran parkir berbasis non-tunai tengah dijajaki bekerja sama dengan Bank Jateng guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, rencana ini bukan tanpa tantangan.
Penggunaan sistem digital sebelumnya disebut belum berjalan optimal karena kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan pembayaran tunai, serta keterbatasan infrastruktur di lapangan.
“Kami pernah uji coba, tapi belum maksimal. Ke depan harus disiapkan konsepnya lebih matang, termasuk alur pembayaran hingga masuk ke rekening,” katanya.
Dishub menegaskan, sistem digital nantinya tidak akan menggantikan sepenuhnya metode manual, melainkan menjadi opsi tambahan bagi masyarakat.
Di sisi lain, hasil sidak DPRD menjadi alarm keras bagi pemerintah kota. Evaluasi menyeluruh kini tengah disiapkan, mulai dari pembaruan data potensi, pengecatan ulang marka, hingga penguatan pengawasan di lapangan.
Dishub juga membuka peluang kolaborasi lintas instansi untuk menertibkan parkir yang melanggar, demi mengembalikan fungsi kawasan City Walk sebagai ruang publik yang tertib dan nyaman.
“Ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus bersama-sama agar penataan kawasan bisa berjalan optimal,” pungkas Haryono. (atn/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto