WONOGIRI, SOLOBALAPAN.COM — Ambisi mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Wonogiri mulai menunjukkan celah serius.
Di tengah klaim percepatan, masih ada 13 desa dan kelurahan yang hingga kini belum memiliki lahan—sebuah masalah mendasar yang justru luput dari perencanaan awal.
Dari total 294 desa/kelurahan di wilayah yang kerap dijuluki Kota Sukses, baru 281 KDKMP yang masuk tahap pembangunan. Bahkan, hanya 154 di antaranya yang benar-benar telah berdiri secara fisik.
Data tersebut diungkapkan Komandan Kodim 0728/Wonogiri, Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihuan, di sela distribusi 50 mobil operasional KDKMP, Sabtu (18/4/2026).
“Sebagian besar sudah on progress, tapi memang masih ada yang terkendala,” ujarnya.
Kendala itu bukan hal baru: keterbatasan lahan. Ironisnya, persoalan klasik ini justru muncul di wilayah perkotaan—ruang yang seharusnya menjadi pusat perencanaan paling matang.
“Iya, terutama di kelurahan. Lahan sebenarnya ada, tapi tidak cukup luas sesuai ketentuan,” jelasnya.
Baca Juga: Harga Pertamax Dex Tembus Rp23.900, Pemilik Fortuner dan Pajero Sport Siap-siap Elus Dada
Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: seberapa matang perencanaan program KDKMP jika persoalan lahan—yang merupakan syarat utama—belum tuntas di awal?
Masalah ini bahkan disebut bukan hanya terjadi di Wonogiri, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Artinya, ada potensi persoalan sistemik dalam implementasi program tersebut.
Pemerintah sempat menggagas desain alternatif KDKMP untuk wilayah dengan keterbatasan lahan. Namun hingga kini, konsep tersebut belum jelas kelanjutannya.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut soal desain itu. Sementara tetap mencari opsi lahan lain,” imbuh Ivan.
Di sisi lain, pemerintah terlihat lebih siap dalam menyiapkan sumber daya manusia dibandingkan infrastruktur dasar.
Rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bahkan sudah disiapkan untuk mengisi operasional KDKMP.
Namun tanpa kejelasan lahan dan bangunan, kesiapan SDM berisiko tidak optimal—bahkan berpotensi menjadi mubazir.
Percepatan program yang digaungkan akhirnya berhadapan dengan realitas di lapangan: persoalan tata ruang, keterbatasan lahan, dan perencanaan yang belum sepenuhnya matang.
Jika tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin target ambisius KDKMP hanya akan menjadi angka-angka progres di atas kertas—tanpa dampak nyata bagi masyarakat desa. (al/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto