SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Dinas Pendidikan Kota Surakarta menyiapkan bantuan Stimulan Pembiayaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp 150 ribu per bulan bagi anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya usia 5–6 tahun dari keluarga rentan dengan kriteria P1 hingga P3.
Program ini dibahas dalam pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Wali Kota Surakarta sebagai bentuk komitmen menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menjadi langkah perluasan akses layanan PAUD, mengingat daya tampung PAUD negeri masih terbatas, sementara kebutuhan dari keluarga kurang mampu cukup tinggi.
“Ini hasil pertemuan dengan Wali Kota dalam upaya perluasan akses pelayanan PAUD. Untuk anak usia 5–6 tahun dari keluarga rentan dengan kriteria P1–P3, kami usulkan bantuan stimulan pendidikan sebesar Rp 150 ribu per bulan,” ujarnya, Rabu (4/3).
Daya Tampung PAUD Negeri Terbatas
Dwi menjelaskan, skema yang tengah didiskusikan berupa bantuan stimulan pembiayaan pendidikan agar anak-anak dari keluarga rentan tetap bisa mengakses layanan PAUD, meskipun bersekolah di lembaga swasta yang berbayar.
“Karena daya tampung kita di PAUD negeri terbatas, sehingga dimungkinkan ditampung di PAUD swasta. Dan karena di swasta berbayar, usulan kami dalam bentuk stimulan pembiayaan pendidikan,” jelasnya.
Berdasarkan identifikasi awal, jumlah anak usia PAUD yang masuk data keluarga rentan dan kurang mampu di Kota Solo mencapai 1.609 anak. Angka tersebut menjadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran dan intervensi kebijakan.
Masih Tahap Penyusunan Perwali
Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Solo, Hesti Dwi Saptaningtyas, menambahkan bahwa bantuan tersebut masih dalam tahap usulan dan proses penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Stimulan Pembiayaan Pendidikan ini masih on process. Kalau Perwalinya selesai dan juknis sudah siap, maka akan kita salurkan pada tahun ajaran baru, Juli mendatang,” ujarnya.
Melalui skema bantuan stimulan ini, Disdik berharap tidak ada anak usia dini yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Selain memperluas akses, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara PAUD negeri dan swasta dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (alf/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto