KARANGANYAR, SOLOBALAPAN.COM – Rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Lawu kembali memantik gelombang penolakan.
Jumat (13/2), aliansi organisasi masyarakat dan komunitas yang tergabung dalam gerakan Jaga Lawu mendatangi Kantor Bupati Karanganyar.
Namun, kedatangan mereka tak berbanding lurus dengan respons pejabat utama daerah. Bupati Karanganyar Rober Christanto dan Sekda tidak terlihat menemui massa. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti Kapolres, Dandim, hingga Kajari pun absen.
Di ruang Podang, perwakilan massa hanya ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Bagi sebagian peserta aksi, situasi ini dianggap sebagai sinyal bahwa aspirasi warga belum menjadi prioritas.
Baca Juga: Madura United Ogah Remehkan Juru Kunci, Carlos Parreira Sebut Persis Solo Punya Motivasi Tinggi
Koordinator aksi sekaligus Ketua Gerakan Penolakan Geothermal Jaga Lawu, Sumanto, menyebut proyek tersebut bahkan telah memasuki tahap lelang. Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga.
“Jangan sampai pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan dari pusat, padahal proyeknya sudah masuk tahap lelang,” ujarnya dalam orasi.
Pernyataan itu memantik kecurigaan: apakah proyek berjalan lebih cepat dibanding komunikasi kepada masyarakat terdampak?
Kekhawatiran Lingkungan dan Sumber Air
Rencana eksplorasi geothermal di wilayah Jenawi dinilai berisiko terhadap lingkungan, sumber mata air, lahan pertanian, hingga kawasan yang dianggap memiliki nilai historis dan spiritual bagi masyarakat lereng Lawu.
Beberapa anggota DPRD Karanganyar sebelumnya juga menyampaikan penolakan dengan alasan potensi kerusakan ekologis dan risiko geologis di kawasan pegunungan.
Penolakan serupa datang dari Muhammadiyah. Pada 23 Januari 2026, tim yang dipimpin Busyro Muqoddas bertemu Bupati Karanganyar dan menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak proyek terhadap ekosistem serta sumber air masyarakat Solo Raya.
Baca Juga: Misi Hapus 'Kutukan' Stadion Manahan! Persis Solo Targetkan Bungkam Madura United Sore Ini
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar bahkan mengeluarkan rekomendasi yang pada prinsipnya mendukung energi terbarukan, tetapi menegaskan perlunya kajian kritis menyangkut dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial.
Ironisnya, di tengah klaim dukungan terhadap energi bersih, warga justru mempertanyakan transparansi proses perencanaan proyek.
“Kami Hanya Ingin Diskusi”
Koordinator Jagalawu, Aan Shopuanudin, menegaskan aksi yang dilakukan bukan upaya memicu konflik.
“Kami hanya ingin berdiskusi, menjaga suasana tetap ayem tentram. Kami tidak ingin masyarakat lereng Lawu terusik,” ujarnya.
Pernyataan itu kontras dengan situasi di lapangan: warga datang membawa keresahan, pejabat utama daerah tak terlihat.
Sementara itu, Kepala DLH Karanganyar, Sunarno, menyatakan seluruh aspirasi akan ditampung dan diteruskan ke pemerintah provinsi maupun pusat.
Baca Juga: Gagal SNBP? Jangan Menyerah! Ini 5 Jalur Alternatif Masuk PTN yang Bisa Dicoba
“Aspirasi ini akan kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan,” katanya.
Namun bagi warga, frasa “akan disampaikan” terdengar seperti jawaban standar birokrasi yang berulang. Di sisi lain, proyek disebut-sebut sudah masuk tahap lelang.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat. Meski tanpa benturan, pesan yang disampaikan cukup jelas: masyarakat lereng Gunung Lawu tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam proyek yang menyangkut ruang hidup mereka.
Kini publik menunggu sikap resmi Pemerintah Kabupaten Karanganyar: berdiri bersama warganya, atau membiarkan keputusan strategis ditentukan tanpa dialog terbuka? (rud/an)