SOLOBALAPAN.COM – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Mondokan, Sragen, yang merupakan proyek strategis Kementerian Sosial (Kemensos), kini berada dalam sorotan miring.
Alih-alih mengedepankan transparansi, proses peninjauan lokasi oleh pihak Kemensos pada Rabu (11/2/2026) justru diwarnai aksi "pembungkaman" terhadap awak media yang dilarang melakukan konfirmasi di lapangan.
Aksi pengamanan ketat yang menghalangi peliputan ini memicu kecurigaan publik terkait adanya isu yang ditutupi, mulai dari standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga transparansi serapan tenaga kerja lokal.
Dinsos Sragen Tepis Adanya Penyimpangan
Kepala Dinas Sosial Sragen, Yuniarti, berupaya meredam isu negatif tersebut.
Ia berdalih larangan wawancara di lokasi dikarenakan kunjungan Wakil Menteri Sosial (Wamenos) bersifat singkat dan teknis.
"Intinya memastikan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan, bahkan progresnya bagus, melebihi target 1 persen dari rencana," klaim Yuniarti.
Saat ini, proyek yang dimulai sejak Desember lalu tersebut dilaporkan telah mencapai progres sekitar 7 persen.
Gagap Soal K3 dan Transparansi Anggaran
Meski mengklaim progres berjalan lancar, Yuniarti tampak tidak siap saat dikonfirmasi mengenai dugaan pelanggaran standar K3, di mana beberapa pekerja dilaporkan mengabaikan alat pelindung diri (APD).
"K3 apa toh? Keselamatan kerja? Oh, saya kurang tahu itu," jawabnya singkat.
Kejanggalan lain muncul terkait anggaran proyek megah yang mencakup asrama dan gedung sekolah SD hingga SMA ini.
Pihak Pemkab Sragen mengaku tidak mengetahui nilai kontrak pembangunan tersebut.
"Kami tidak tahu masalah anggaran. Tugas Sragen hanya menyediakan lahan dan perizinan," tegasnya.
Minimnya Tenaga Kerja Lokal
Kritik juga datang dari sisi pelibatan warga sekitar. Meski diklaim ada 225 pekerja, porsi warga lokal hanya berkisar 20 hingga 30 persen.
Kepala Desa Kedawung, Riki Astana, membenarkan adanya warga desa yang ikut bekerja, namun jumlahnya jauh di bawah harapan masyarakat setempat.
Pendaftaran Siswa Melalui Asesmen Ketat
Di balik polemik konstruksinya, Pemkab Sragen mulai menyiapkan proses pendaftaran siswa yang ditargetkan dibuka pada Mei atau Juni mendatang.
Berbeda dengan sekolah reguler, SR akan menggunakan sistem asesmen door to door guna memastikan siswa berasal dari keluarga sangat miskin (Desil 1 dan Desil 2).
Masyarakat kini menanti keterbukaan lebih lanjut dari pihak pelaksana proyek agar pembangunan Sekolah Rakyat ini benar-benar menjadi berkah bagi Sragen, bukan justru meninggalkan catatan kelam terkait prosedur dan keterbukaan informasi publik. (din)
Editor : Damianus Bram