SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM – Jika pemerintah daerah masih kesulitan mencari indikator kerusakan jalan, barangkali kubangan lumpur yang dipakai “mandi” kepala desa ini bisa dijadikan bahan evaluasi.
Di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Kepala Desa Ngepringan, Sragen, Narso, tampil dengan cara yang tidak lazim—berendam lumpur di jalan kabupaten yang rusaknya sudah tak layak disebut jalan.
Mengenakan Pakaian Dinas lengkap, Narso tercebur di ruas Mlale–Ngepringan yang kondisinya lebih mirip sungai musiman berlubang ketimbang akses publik.
Aksi yang terekam kamera warga pada Selasa (20/1) itu bukan pertunjukan teatrikal, melainkan potret keputusasaan warga yang sudah puluhan tahun menunggu janji perbaikan.
“Sebenarnya tidak sengaja protes. Mau berangkat kerja malah kepleset. Ya sudah sekalian adus, gebyur sisan,” ujar Narso, getir, kepada awak media. Sebuah ironi: berangkat melayani negara, malah tumbang oleh kelalaian negara.
Yang lebih memalukan, Narso mengungkap bahwa jalan sepanjang enam kilometer itu terakhir diaspal sekitar 24 tahun lalu.
Ya, dua dekade lebih. Sejak 2019 kondisinya kian memburuk, hingga akhirnya pada 2026 ini resmi naik kelas menjadi kubangan permanen.
Janji pemerintah pun tak kalah licin. Narso menyebut pernah terpampang papan proyek yang menyatakan jalan tersebut akan dibangun pada 2025. Namun seperti banyak janji infrastruktur lainnya, papan tinggal papan, realisasi entah ke mana.
“Oalah mas, katanya siap dibangun 2025. Tapi sampai 2026 boten enten. 2024–2025 juga nihil,” keluhnya.
Dampaknya bukan sekadar soal kenyamanan, tapi menyentuh urusan kemanusiaan. Anak-anak sekolah harus melepas sepatu dan seragam agar tak pulang membawa lumpur.
Warga yang sakit harus bertaruh nyawa melewati jalan licin. Truk logistik kerap terjebak, kendaraan kecil pecah bak oli, mesin rusak—semua demi melewati jalan yang secara administratif masih disebut “jalan kabupaten”.
Tak heran, warga merasa terisolasi di kampung sendiri. Bahkan kerabat dari luar daerah enggan berkunjung, bukan karena tak rindu, tapi karena tak siap menghadapi medan ekstrem yang seolah sengaja dibiarkan.
Narso menegaskan, warga Ngepringan tidak meminta jalan tol atau proyek mercusuar. Mereka hanya menuntut hak dasar: jalan yang tidak membunuh perlahan.
“Tidak perlu bagus banget. Yang penting rata, bisa dilewati, tidak becek. Mau aspal atau cor silakan, ini sudah parah banget,” tegasnya.
Warga pun ikut bersuara. Joko, salah satu warga setempat, menyindir kebiasaan pemerintah yang dinilai hanya rajin mengukur, tapi lupa membangun.
“Jalan kui ket biyen mung diukur-ukur wae,” keluhnya.
Kini bola sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Apakah aksi mandi lumpur seorang kepala desa ini akan menjadi alarm keras percepatan pembangunan, atau sekadar konten viral yang tenggelam bersama lumpur dan janji lama. (din/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto