SOLOBALAPAN.COM - Sarasehan budaya bertajuk “Ada Apa Dengan Giyanti?” digelar oleh Yayasan Suket Lawu Mawiji di Situs Perjanjian Giyanti, Karanganyar, Senin (12/1) malam.
Kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk meratapi luka sejarah, melainkan membuka ruang refleksi kritis agar masyarakat mampu membaca ulang masa lalu secara jernih dan berdaya.
Perjanjian Giyanti dipandang sebagai salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah Nusantara.
Dalam forum tersebut, sejarah tidak diletakkan sebagai nostalgia, melainkan sebagai cermin untuk memahami akar persoalan bangsa hari ini.
Giyanti dan Politik Adu Domba
Sejarawan dan budayawan Solo, Samsul Bachri, memaparkan bahwa Perjanjian Giyanti menjadi penanda runtuhnya kedaulatan Mataram akibat strategi politik adu domba.
Pemisahan wilayah dilakukan secara sistematis, bahkan hingga ke level pemerintahan terkecil, dengan tujuan melemahkan konsolidasi kekuatan.
Strategi ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada struktur kekuasaan, tetapi juga memicu konflik horizontal yang berkepanjangan.
Trauma kolektif dari perpecahan itu dinilai masih membekas hingga kini, tercermin dari kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi oleh kepentingan politik jangka pendek.
Dari Luka Sejarah ke Semangat “Mupus Giyanti”
Dari refleksi sejarah tersebut, lahirlah gagasan “Mupus Giyanti”, sebuah semangat untuk memutus mentalitas terpecah belah yang diwariskan oleh sejarah kolonial.
Konsep ini mendorong masyarakat agar tidak terus terjebak dalam pola konflik lama, melainkan berani membangun kesadaran baru.
Dalam konteks inilah spirit “Mataram Binangun” dimaknai sebagai fondasi masa depan—sebuah ajakan untuk membangun kembali nilai persatuan, harmoni, dan kearifan Nusantara yang pernah tercerai-berai.
Gunung Lawu sebagai Pusat Spiritualitas Nusantara
Karanganyar dan kawasan Gunung Lawu dipandang memiliki posisi strategis, bukan hanya secara geografis, tetapi juga spiritual.
Wilayah ini dianggap sebagai titik temu nilai-nilai Nusantara yang dapat menautkan kembali kesadaran kolektif bangsa pasca sejarah perpecahan.
Perwakilan Yayasan Suket Lawu Mawiji, Handoko, menegaskan bahwa meskipun Solo dan Yogyakarta kini berdiri sendiri secara administratif, keduanya memiliki ikatan spiritual yang tidak terputus oleh batas wilayah.
Budaya sebagai Jalan Rekonsiliasi
Sarasehan ini menjadi bagian dari komitmen Yayasan Suket Lawu Mawiji dalam menguatkan pilar budaya, sejarah, dan spiritual.
Melalui dialog dan refleksi, yayasan berharap kesadaran persatuan dapat tumbuh dari pemahaman sejarah yang utuh, bukan dari konflik yang diwariskan.
Dengan menjadikan Giyanti sebagai ruang belajar, bukan sumber perpecahan, sarasehan ini menegaskan bahwa masa depan bangsa hanya bisa dibangun dengan keberanian menghadapi sejarah—lalu melampauinya. (rud/lz)
Editor : Laila Zakiya