SRAGEN, SOLOBALAPAN.COM — Jelang peringatan Hari Desa Nasional, kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Sragen.
Alokasi Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa, mendadak terpangkas tajam.
Dari sebelumnya sekitar Rp 1 miliar per desa, kini menyusut drastis hanya di kisaran Rp 300 juta.
Kondisi ini memicu kecemasan serius, terutama bagi desa-desa yang sedang berjuang keluar dari status kemiskinan ekstrem.
Harapan Sragen untuk menekan angka kemiskinan desa dinilai terancam tersendat di tengah keterbatasan anggaran yang semakin sempit.
Dana Desa Dipangkas, Pembangunan Desa Terancam Mandek
Tokoh masyarakat Kecamatan Kedawung, Suyadi Kurniawan, menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan pembangunan desa.
Selama ini, Dana Desa menjadi sumber vital pembangunan infrastruktur yang tak sepenuhnya bisa dibiayai oleh APBD kabupaten.
"Jelas ini menghambat peningkatan ekonomi warga, apalagi Sragen masih punya banyak desa miskin. Dana Desa itu stimulan ekonomi. Kalau dipangkas begini, kemakmuran desa jadi terganjal," tegas Suyadi.
Ia menilai pemangkasan anggaran ini berpotensi membuat program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan berjalan di tempat.
Terlebih, di awal masa jabatan Bupati Sragen, tercatat masih ada puluhan desa berstatus miskin ekstrem.
"Bisa benar benar mentas atau tidak desa yang dianggap miskin ekstrim itu, belum lagi desa lain yang secara faktual juga miskin," selorohnya.
Beban Ganda Pemkab Sragen di Tengah Pemotongan Transfer Daerah
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, tak menampik kondisi sulit yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, pemangkasan Dana Desa merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah pusat, khususnya pengalokasian anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Situasi kian berat karena Dana Transfer Daerah untuk Pemkab Sragen juga ikut dipotong hingga Rp 259 miliar.
"Kalau hanya desa yang dikurangi, mungkin kabupaten bisa mensubstitusi. Masalahnya, kabupaten juga dikurangi. Ini beban ganda," ujar Sigit.
Dengan kondisi tersebut, Bupati mengakui bahwa Dana Desa Rp 300 juta per tahun hanya cukup untuk mempertahankan hasil pembangunan yang sudah ada, tanpa ruang besar untuk ekspansi pembangunan baru.
Program Desa Harus Dipersempit, Infrastruktur Jadi Prioritas
Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati meminta kepala desa untuk tidak menyerah.
Ia mendorong efisiensi dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa, terutama untuk infrastruktur vital yang berdampak langsung pada ekonomi warga.
Kegiatan rutin seperti Posyandu, PKK, dan kepemudaan diminta melakukan penyesuaian anggaran secara ketat.
Untuk sektor krusial seperti penanganan stunting, Pemkab Sragen berharap dukungan dari program pusat.
"Harapan kita, pemerintah pusat mengembalikan alokasi dana desa seperti semula. Sembari menunggu, desa harus menghidupkan BUMDes. Contohlah Desa Kaliwedi yang sudah survive dan punya pemasukan sendiri. Inovasi adalah kunci," tutupnya. (din/lz)
Editor : Laila Zakiya