SOLOBALAPAN.COM - Pencairan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Tahap II tahun 2025 untuk siswa jenjang SD hingga SMP akhirnya mulai direalisasikan.
Namun di balik kabar cairnya bantuan pendidikan tersebut, muncul sejumlah keluhan dari wali murid yang menyoroti ketidakstabilan data penerima hingga dugaan bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Selain pencairan yang dinilai molor dari jadwal awal, persoalan sinkronisasi data antarinstansi kembali menjadi sorotan utama di kalangan orang tua siswa penerima manfaat.
Sudah Dua Tahun Terima, Tiba-Tiba Hilang di Tahap I
Salah satu wali murid, Nina Oktasari, mengungkapkan kebingungannya ketika anaknya yang duduk di kelas IV SDN Semanggi Lor mendadak tidak menerima BPMKS pada tahap pertama tahun ini, padahal sebelumnya rutin mendapat bantuan.
“Di tahap pertama kemarin tidak dapat. Katanya karena data keluarga miskin berubah. Tapi setelah saya cek langsung ke kelurahan, nama anak saya ternyata masih tercatat di Dinsos,” ungkap Nina, Minggu (21/12).
Menurut Nina, pihak sekolah menyampaikan bahwa data yang mereka terima menunjukkan anaknya tidak lagi masuk daftar penerima.
Namun, fakta di lapangan justru berbeda setelah ia melakukan pengecekan mandiri.
“Keterangan dari sekolah tidak dapat karena dianggap sudah tidak berhak. Tapi di kelurahan masih tercatat. Jadi bingung, datanya yang dipakai yang mana,” jelasnya.
Data Tak Sinkron, Wali Murid Waswas
Ketidaksinkronan data antara sekolah, kelurahan, dan dinas terkait membuat wali murid merasa khawatir, terlebih BPMKS menjadi salah satu penopang utama kebutuhan pendidikan anak.
Nina mengaku lega karena pada pencairan tahap kedua ini, anaknya kembali menerima bantuan senilai Rp 225 ribu.
“Alhamdulillah tahap kedua turun. Bantuan ini sangat membantu orang tua, bisa untuk beli buku dan perlengkapan sekolah. Harapannya ke depan datanya bisa lebih jelas dan tidak berubah-ubah,” katanya.
Ada yang Baru Terdata di Tahap II
Keluhan serupa juga datang dari Riki Mayangsari, wali murid dari Ailova, siswa kelas I SD Kanisius Sorogenen. Anak Riki baru pertama kali menerima BPMKS pada tahap kedua ini.
“Anak saya baru kelas satu. Di semester pertama kemarin belum dapat bantuan ini. Semester kedua baru dapat, katanya karena baru terdata,” ujar Riki.
Menurutnya, ketidakpastian data membuat wali murid sulit memprediksi apakah anak mereka akan memperoleh bantuan atau tidak, padahal kebutuhan sekolah terus berjalan.
“Uangnya saya gunakan untuk beli tas dan alat tulis. Sangat membantu, apalagi anak baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Bantuan Dinilai Belum Tepat Sasaran
Tak hanya soal data yang berubah-ubah, persoalan ketepatan sasaran BPMKS juga menjadi catatan.
Ratri, pegawai toko AHT yang melayani pencairan bantuan, mengaku kerap menemukan penerima yang dinilai berasal dari keluarga mampu.
“Ada penerima yang datang pakai mobil atau motor yang harganya relatif mahal. Itu sering jadi pertanyaan juga, karena BPMKS ini kan diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” ungkap Ratri.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara wali murid lainnya yang benar-benar membutuhkan.
Harapan Pengawasan Lebih Ketat
Ratri berharap ke depan pemerintah daerah dan dinas terkait dapat memperketat proses verifikasi serta pengawasan data penerima BPMKS agar bantuan pendidikan ini benar-benar tepat sasaran.
“Mungkin perlu pengawasan lebih ketat lagi dari dinas terkait supaya bantuan ini benar-benar diterima yang berhak,” ujarnya.
Pencairan BPMKS Tahap II memang memberi napas lega bagi banyak keluarga, namun persoalan validitas dan sinkronisasi data masih menjadi pekerjaan rumah serius agar program bantuan pendidikan ini berjalan adil, transparan, dan konsisten. (alf/lz)
Editor : Laila Zakiya