SOLOBALAPAN.COM - Polemik seputar suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat kembali mengemuka.
Kali ini, peringatan keras datang dari pihak yang mendukung SISKS Pakoe Boewono XIV Hamangkunagoro (Purboyo).
Mereka menilai pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, perlu berhati-hati agar tidak melangkah terlalu jauh dalam urusan internal keraton yang sarat nilai adat dan tradisi sakral.
Penasihat PB XIV Hamangkunagoro Buka Suara
Penasihat SISKS Pakoe Boewono XIV Hamangkunagoro (Purboyo), KPH Dr. H. Andi Budi, S.H, M.Ikom, secara tegas mengingatkan agar kebijakan negara tidak keliru arah ketika menyentuh persoalan tahta Keraton Surakarta.
Dalam pernyataan tertulisnya, KPH Andi menegaskan bahwa negara seharusnya bersikap umum, adil, dan proporsional, tanpa masuk terlalu dalam ke wilayah kepemimpinan keraton yang memiliki tatanan adat, garis dinasti, serta hukum tradisi yang sakral.
“Pak Menbud jangan sampai salah langkah. Negara bertugas menjaga dan mengembangkan budayanya, buka masuk terlalu jauh ke urusan kepemimpinan keraton. Jadi kalau yang surut itu PB XIII maka yang berhak berunding itu putra-putri beliau, ini kodrat dan eranya putra-putri PB XIII,” tegas dia, Rabu (17/12).
Penentuan Tahta Dinilai Hak Putra-Putri Raja
Menurut KPH Andi, hak menentukan penerus tahta sepenuhnya berada di tangan putra-putri raja yang sedang jumeneng atau dhawuh surut, bukan generasi sebelumnya.
Ia menilai kesakralan dinasti Keraton Surakarta harus dijaga dengan memberi kewenangan penuh kepada keturunan langsung yang berlangsung.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara akan tercatat dalam sejarah, sehingga perlu dipertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan.
Sarankan Dialog Terbatas dengan Putra-Putri PB XIII
Lebih lanjut, KPH Andi menyarankan agar Kementerian Kebudayaan, jika ingin menyerap aspirasi terkait Keraton Surakarta, sebaiknya mengundang secara khusus dan terbatas hanya kepada putra-putri PB XIII.
“Seperti halnya warisan diberikan ke anak-anak sendirim bukan kepada adik-adiknya. Ini prinsip yang tidak bisa diabaikan. Tidak perlu (ada pembahasan) dengan paman, bulikm atau putra-putri PB XII lainnya. Serap dan pahami dengan nalar penuh kebijakan,” kata dia.
Menurutnya, pendekatan tersebut lebih selaras dengan nilai adat dan hukum tradisi yang berlaku di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.
Harapan Agar Menbud Tak Salah Langkah
Dengan nada hormat, penasihat KGPH Purboyo yang didukung sebagian besar putra-putri PB XIII itu menegaskan bahwa peringatan ini justru lahir dari kepedulian terhadap pemerintah dan kelangsungan keraton.
“Kita semua sayang sama Pak Menbud, justru karena itu kami ingatkan agar langkah yang diambil benar-benar tepat dan tidak menyalahi tatanan adat keraton,” tegas KPH Andi. (ves/lz)
Editor : Laila Zakiya