SOLOBALAPAN.COM, SOLO – Ketidakhadiran kubu SISKS PB XIV Purboyo dalam pertemuan yang diinisiasi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon pada Sabtu lalu memunculkan tanda tanya publik.
Namun di balik absennya pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat versi PB XIV, tersimpan sederet alasan yang dinilai prinsipil dan serius.
Pihak PB XIV Purboyo menilai forum tersebut tidak mencerminkan posisi yang netral, baik dari sisi administrasi maupun pendekatan komunikasi.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Juru Bicara SISKS PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro.
Surat Undangan Dinilai Salah Alamat dan Tak Jelas Substansi
Menurut Singonagoro, undangan dari Kementerian Kebudayaan memang diterima, namun dinilai bermasalah sejak awal karena kesalahan penulisan nama hingga kejelasan agenda yang dianggap kabur.
“Ditujukannya ke KGPH Purboyo, kan kita ketahui namanya sendiri kan sudah SISKS PB XIV, itu hal pertama yang harus digaris bawahi. Kalau namanya salah kan domainnya bukan untuk sinuwun, selain itu surat udangan itu juga masih ngambang. Keperluan membahas pelestarian keraton itu yang seperti apa? Dan keraton di Indonesia kan banyak, kalau untuk pelestarian keraton kenapa hanya Keraton Solo? Yang lain bagaimana?,” ucap dia.
Poin tersebut menjadi alasan utama pihak PB XIV Purboyo memilih untuk tidak menghadiri pertemuan, karena dinilai tidak menghormati struktur dan posisi yang mereka yakini sah.
Merasa Tak Pernah Diajak Bicara oleh Kementerian Kebudayaan
Lebih jauh, Singonagoro menilai selama ini komunikasi dari Kementerian Kebudayaan cenderung berat sebelah.
Ia menyebut pihaknya belum pernah benar-benar dilibatkan dalam dialog resmi, sementara kubu lain terlihat lebih intens berinteraksi dengan kementerian.
“Selama ini kan, mungkin, teman-teman dari Kementerian Kebudayaan kan sudah banyak dari mereka, pihak sana. Monggolah sekali-kali ngopi bareng dengan yang di sini (pihak Purboyo, Red). Kalau konsepnya mau memfasilitasi kan harus duduk dulu. Kalau sudah mendengarkan dari sana, ya harus mendengarkan dari sini. Posisinya saat ini kan kami tidak pernah diajak ngobrol,” tegas Singonagoro.
Pernyataan ini mempertegas bahwa ketidakhadiran PB XIV Purboyo bukan bentuk penolakan dialog, melainkan protes atas proses yang dianggap tidak adil sejak awal.
Posisi Staf Khusus Menteri Ikut Disorot
Kritik juga diarahkan pada kehadiran BRAy Putri Woelan Sari, putri KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, yang diketahui menjabat sebagai staf khusus Menteri Kebudayaan.
Menurut kubu PB XIV, kondisi ini memunculkan kesan ketimpangan komunikasi.
“(Putri Gusti Tedjo di kementerian) Itu juga menjadi sedikit perhatian kami, karena di dalam undangan putri Gusti Tedjo juga hadir dalam memfasilitasi itu juga. Kalau secara jumlah, kita tahu Gusti Moeng dan Gusti Tedjo itu selalu bergandengan. Dari jumlah itu pihak sini (yang mendukung KGPH Purboyo sebagai raja, Red) hanya 3 orang dan dari sana (pihak KGPH Mangkubumi sebagai raja, Red) ada 8 orang. Solusinya seperti apa? Kami belum bisa menjawab, kami masih bingung posisinya kementerian kebudayaan itu seperti apa di sini,” tegas jubir SISKS PB XIV Purboyo itu.
Ketimpangan jumlah peserta dan latar belakang tokoh yang hadir semakin memperkuat anggapan kubu PB XIV bahwa pertemuan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan semangat mediasi yang berimbang.
Konflik Internal Keraton Masih Menunggu Titik Temu
Situasi ini menunjukkan bahwa polemik internal Keraton Surakarta Hadiningrat belum menemukan titik temu.
Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyatakan ingin memfasilitasi pelestarian keraton, namun di sisi lain, sebagian pihak merasa belum mendapat ruang yang setara untuk didengar. (ves/lz)
Editor : Laila Zakiya