SOLOBALAPAN.COM - Komisi IV DPRD Boyolali meminta Pemerintah Daerah meninjau ulang usulan bantuan seragam dan LKS gratis bagi siswa SD–SMP.
Mereka menilai rencana anggaran Rp 16,4 miliar tersebut tidak sebanding dengan kecilnya dana rehabilitasi sekolah yang justru jauh lebih mendesak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, menyampaikan hal itu usai rapat pembahasan RAPBD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali.
“Pada akhir rapat, Komisi IV menyimpulkan bahwa program bantuan seragam sekolah perlu dikaji ulang dan untuk sementara belum disetujui. Komisi menilai bahwa alokasi anggaran yang terlalu besar untuk seragam dan LKS, sementara anggaran rehabilitasi sekolah sangat kecil, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan pendidikan di Boyolali,” jelas Wahyono melalui keterangan tertulis, Kamis (20/11).
Seragam Gratis Belum Mendesak, Sekolah Justru Banyak yang Runtuh
Komisi IV menilai kebijakan pembagian seragam dan LKS gratis “belum tepat momentum”.
Kondisi anggaran terbatas dan banyaknya sekolah rusak membuat program tersebut dinilai harus ditinjau ulang.
Menurut Wahyono, rehabilitasi gedung sekolah jauh lebih mendesak dibanding pengadaan seragam.
Ia mengingatkan bahwa beberapa sekolah di Boyolali mengalami kerusakan parah dan bahkan roboh, seperti SDN Guli di Kecamatan Nogosari dan SMPN 2 Juwangi.
Ratusan sekolah lainnya juga masuk kategori rusak dan rawan membahayakan siswa, terutama pada musim hujan.
“Risiko keselamatan siswa semakin tinggi. Keselamatan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar mengajar seharusnya menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Kontras Anggaran: Rehabilitasi Sekolah Rp 284 Juta, Seragam Rp 16,4 Miliar
Komisi IV mempertanyakan besarnya anggaran seragam dan LKS yang mencapai Rp 16,4 miliar:
* Rp 8,7 miliar untuk tingkat SD
* Rp 7,7 miliar untuk tingkat SMP
Sementara itu, anggaran rehabilitasi sekolah dalam RAPBD 2026 hanya Rp 284,8 juta—jumlah yang dianggap tidak masuk akal untuk menangani 71 SMP dan 250 SD yang rusak.
Wahyono menyampaikan keprihatinan atas ketimpangan tersebut, mengingat banyak bangunan rawan roboh dan mengancam keselamatan siswa.
Komisi IV Juga Pertanyakan Dana Kesra Guru PAUD
Selain soal seragam, Wahyono juga mengonfirmasi bahwa Dana Kesra untuk guru PAUD tetap dianggarkan Rp 4,5 miliar pada 2026, dengan penerima sebanyak 1.930 guru.(fid/lz)
Editor : Laila Zakiya