SOLO, SOLOBALAPAN.COM - Turunnya indeks integritas Pemerintah Kota Surakarta dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) membuat Wali Kota Surakarta, Respati Ardi geram.
Dirinya bahkan siap memangkas TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) jika kinerja tidak optimal.
Ditemui di Balaikota, Jumat (19/9) siang, Respati menegaskan bahwa Indeks integritas yang turun dalam SPI baru-baru ini itu penilaian untuk tahun 2024. Oleh sebab itu pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring (monev) terhadap hasil survei yang turun itu.
Sebagai antisipasi kedepan, monitoring dan evaluasi pegawai akan dilakukan setiap bulan sehingga pihaknya bisa melihat progres dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di dalamnya.
"Awal pemerintahan saya masuk itu sebetulnya sudah ditampilkan (soal itu, Red), dan inspekstur (Inspektorat, Red) sudah melakukan juga. Kita juga upayakan blower system untuk aduan, kami minta pegawai pemerintah bisa jadi justice collabolator. Ego sektoral OPD itu yang harus dihilangkan," kata dia.
Respati konsisten dalam menyikapi optimalisasi kinerja di lingkungan kerja Pemkot Surakarta. Sehari sebelumnya, Kamis (18/9) siang dirinya bahkan mengancam akan memangkas TPP bagi yang kinerjanya tidak optimal saat ditanya soal indeks integritas yang turun lantaran internal ASN itu.
Hal ini pun kembali disampaikan dia akan melakukan koreksi terhadap TPP bagi mereka yang kinerjanya buruk.
"SPI itu justru yang dilingkungan dalam yang malah saling tidak percaya. Saya akan buat monev perbulan agar penyerapan anggaran dan kinerja diukur dengan maksimal. Yang tidak tercapai TPP-nya akan kita koreksi. Kita awasi betul dari inspektur juga sudah berjalan. Peninggalan dari yang sebelumnya ini yang harus kita rombak. Soal potongan TPP nanti kita lihat apakah tim, OPD, atau masing-masingnya," tegas Respati.
Sekadar informasi, SPI Pemkot Surakarta yang turun untuk petiode 2024 itu masuk dalam kategori kuning (waspada). Hal ini menjadi catatan banyak pihak termasuk DPRD Kota Surakarta yang juga hadir dalam Sosialisasi Anti Korupsi yang dihelat oleh Inspektorat Kota Surakarta pada Rabu (17/9) lalu.
"Memang ada penurunan, tetapi kita akan berupaya bersama-sama dalam rangka pemberantasan korupsi ini. Seluruh stakeholder mestinya terlibat aktif dalam pemberantasan dan antisipasinya. Seperti yang sudah disarankan keterbukaan informasi harus lebih baik. Soal pengawasan kinerja sebetulnya sudah berjenjang dan sudah berjalan. Jadi sinergi harus lebih baik lagi mengingat Solo juga sadah jadi Kota Percontohan Anti Korupsi," hemat Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo. (ves/an))
Editor : Andi Aris Widiyanto