SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah Kota Surakarta mengakui ketersediaan lahan pemakaman di Kota Solo semakin menipis. Dari hasil perhitungan, sisa lahan pemakaman hanya tersisa kurang dari 20 persen dari total yang ada. Kondisi ini sebelumnya sempat menjadi sorotan anggota DPRD Kota Surakarta.
Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta, Nico Agus Putranto, menjelaskan bahwa dari lima Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola Pemkot, yakni TPU Untaralaya, Purwalaya, Daksinoloyo, Bonoloyo, dan Pracimoloyo, ketersediaan lahan rata-rata hanya tinggal 11–19 persen.
“Dilihat dari kepadatan saat ini, memang ketersediaan lahan di semua TPU antara 11 hingga 19 persen,” ujar Nico, Selasa (9/9).
Baca Juga: Jelang Derby Jateng, Gelandang Asing Persis Solo Adriano Castanheira Dipastikan Masih Absen Lawan Persijap
Solusi: Makam Tumpang
Dengan keterbatasan lahan tersebut, Pemkot menyiapkan solusi berupa penerapan skema makam tumpang atau makam tumpuk. Namun, penerapan mekanisme ini akan diatur dengan syarat dan ketentuan khusus melalui peraturan daerah (Perda) yang tengah digodok bersama DPRD.
“Rencananya ada makam tumpang, tetapi ada ketentuannya. Misalnya, jarak waktu minimal pemakaman sebelumnya tiga tahun. Selain itu, kedalaman makam akan diatur, dan tetap harus ada persetujuan dari ahli waris,” jelas Nico.
Soal opsi kremasi, Nico memastikan metode tersebut belum menjadi pertimbangan mengingat faktor keagamaan dan budaya masyarakat Solo.
Baca Juga: Ngambek? Viral Budi Arie Ketahuan Unfollow Presiden Prabowo usai Kena Reshuffle Bareng Sri Mulyani
“Yang paling memungkinkan memang makam tumpang itu tadi,” tambahnya.
Sorotan DPRD Solo
Krisis lahan pemakaman di Solo juga mendapat perhatian serius DPRD Kota Surakarta. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Solo, Muhammad Nafi Asrori, bahkan menyebut kondisi ini ibarat “bom waktu” yang harus segera ditangani.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, menuturkan bahwa pembahasan Raperda Pemakaman juga akan mengatur soal retribusi pemakaman. Saat ini, retribusi sebesar Rp200 ribu sering kali menimbulkan keluhan di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, aturan itu akan direvisi atau bahkan dihapuskan.
“Kalau makam kendalanya memang kita tidak punya lahan, padahal setiap hari selalu ada yang meninggal. Selain itu, banyak komplain soal retribusi Rp200 ribu, karena di lapangan kadang tarif yang dipungut tidak sesuai,” jelas Budi.
Dengan kondisi lahan yang semakin sempit, Pemkot bersama DPRD dituntut segera menemukan solusi yang tidak hanya adil bagi masyarakat, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang. (ves/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto