SOLOBALAPAN.COM — Setelah gelaran Kongres V PDIP di Bali akhir pekan lalu, arah politik partai berlambang banteng mulai menunjukkan sikap yang tegas di tingkat daerah.
Salah satunya disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, yang memastikan partainya tak akan menjadi oposisi murni maupun koalisi penuh.
Sebaliknya, PDIP memilih mengambil posisi sebagai penyeimbang, dengan fokus utama pada keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Program-program pemerintah dari pusat sampai daerah yang benar-benar untuk rakyat tentu akan kita dukung,” ujar Rudy saat ditemui, Senin (4/8/2025).
“Seperti program Makan Bergizi Gratis (MGB). Tapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak, ya kita kritisi. Bukan asal menolak, tapi juga memberi solusi. Kita negara dengan sistem presidensial, tugas kami memberi masukan,” imbuhnya.
Rudy menegaskan, sikap politik PDIP saat ini lebih rasional dan kontekstual. Bukan lagi soal oposisi atau koalisi semata, melainkan soal isi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan, jika ada bansos yang tidak tepat sasaran atau perda yang merugikan warga, maka PDIP siap turun tangan mengkritisi dan mengusulkan perbaikan.
“Kita punya kader di legislatif. Fungsi kami bukan sekadar kritik, tapi juga membawa solusi ke forum resmi,” tegasnya.
Mantan Wali Kota Solo dua periode ini juga menanggapi perolehan kursi PDIP di DPRD Solo yang kini tak lagi dominan. Namun, menurutnya, kekuatan partai bukan soal jumlah, melainkan soliditas dan keberpihakan.
“Waktu saya jadi wali kota, program RTLH itu sederhana: siapa yang butuh, dia yang dapat. Bukan karena titipan atau kedekatan,” jelas Rudy.
“Sekarang orang mampu pun masih bisa dapat bantuan. Ini harus dikoreksi. Bantuan sosial itu harus adil dan tepat sasaran,” sambungnya.
Rudy turut menyoroti persoalan teknis pemberdayaan masyarakat di level kelurahan. Salah satunya adalah posisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang menurutnya belum maksimal.
“Kalau SK pengangkatan ketua LPMK masih diterbitkan lurah, mereka sulit leluasa. Idealnya dari wali kota, supaya fungsinya sebagai mitra pembangunan bisa lebih kuat,” paparnya.
Terkait hasil Kongres PDIP, Rudy memastikan bahwa struktur organisasi partai di tingkat pusat sudah selesai, dengan Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum, serta mendapat mandat penuh menyusun komposisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Struktur DPP ditentukan langsung oleh ketua umum. Di Komisi Organisasi juga sudah dibahas untuk susunan DPD dan DPC, target rampung akhir 2025. Untuk Ranting dan Anak Ranting targetnya sampai 2026,” ujarnya.
Bagaimana dengan restrukturisasi di DPC PDIP Solo? Rudy memastikan, pihaknya masih menunggu juklak-juknis resmi dari DPP.
“Kita partai yang tertib organisasi. Jadi tunggu arahan dari pusat. Nanti ada timeline resminya. Sekarang fokus dulu pada konsolidasi dan penguatan kader,” tutupnya. (atn/dam)
Editor : Damianus Bram