SOLOBALAPAN.COM - Pada hari Senin (3/2/2025), ratusan siswa SMKN 2 Solo menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah.
Mereka memprotes kegagalan pihak sekolah dalam menyelesaikan proses pendaftaran untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang berisiko membuat mereka tidak dapat mengikuti seleksi tersebut.
Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk yang berisi tulisan protes seperti “Guru Lalai Kami Terbengkalai,” “Kami Berhak SNBP,” “Pray for Stemsa,” dan “Jaga Nama Baik Sekolahmu??”.
Selain itu, demonstrasi ini juga melibatkan orang tua dan wali siswa yang turut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap situasi yang terjadi.
Aksi ini dipicu oleh masalah dalam finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yang merupakan bagian penting dalam pendaftaran SNBP.
Banyak siswa yang merasa dirugikan karena pendaftaran mereka tidak tuntas tepat waktu.
Salah satu wali murid, Nayla, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak sekolah yang dianggap lalai dalam menyelesaikan proses PDSS.
"Ternyata pihak sekolah lalai. Bisa lupa, bisa dibilang dia (guru) tuh ya leha-leha gitu," ujar Nayla.
Ia melanjutkan, "Kan dari tanggal 6 sampai 31 Januari ya (proses registrasi), tapi enggak diregistrasi.
Alasannya itu karena anak-anak enggak registrasi. Sebenarnya kalau itu enggak diregistrasi, kan kita mau daftar ya. Itu kan yang didaftarkan semua, tapi enggak didaftarin gitu loh."
Nayla menambahkan bahwa ketidakberesan dalam registrasi ini menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti SNBP.
"Sebelumnya aku juga tahu kalau tanggal 24 (Januari)-kan karena dikerjainnya tanggal 30 (Januari). Oh jadi sampai batas waktu enggak selesai, dikasih waktu lagi, tapi tetap enggak nyandak (registrasi tak terselesaikan).
Alasannya ya karena jaringan itu. Akhirnya semua (murid SMKN 2 Solo) enggak bisa ikut (SNBP)," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan tanggung jawab pihak sekolah atas ketidakberhasilan tersebut, serta solusi alternatif yang disarankan, seperti mengikuti SNBT, yang menurutnya sangat berbeda.
Aura, seorang siswa kelas XII, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia mengungkapkan bahwa jika usaha pihak sekolah tidak berhasil, harus ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas.
"Kalau misalnya usaha sekolah ini enggak berhasil, kan berarti harusnya ada bentuk pertanggungjawaban lain," ungkap Aura.
Ia juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap bimbingan UTBK yang diberikan pihak sekolah.
"Menurut saya, bimbingan UTBK itu tidak sepadan. Saya belajar UTBK lama pun sampai sekarang belum 100 persen bisa. Apalagi dengan waktunya singkat dan sedikit," lanjut Aura.
Pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah, yang diwakili oleh Pangarso Yuliatmoko, menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mencari solusi terkait masalah ini.
"Ini usaha yang dilakukan. Pertama, kita harus berkomunikasi langsung. Kalau lewat handphone dan sebagainya, secara birokrasi memang sudah tutup, tetapi usaha tetap harus kita lakukan," kata Pangarso.
Ia juga berharap agar komunikasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang baik bagi para siswa.
"Kita harus komunikasi langsung. Caranya, ya tadi.Perintah dari dinas, mungkin orang tua sudah disampaikan, kepala sekolah datang ke Jakarta komunikasi membawa permasalahan dengan harapan kita mengedepankan layanan untuk para siswa. Ini masalah masa depan," jelasnya.
Meskipun ada kemungkinan kegagalan dalam pendaftaran SNBP, Pangarso menyarankan agar siswa tetap mempertimbangkan SNBT sebagai alternatif.
"Jika tidak (berhasil), seperti yang disampaikan sekolah, masih ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri bagi yang berminat," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika SNBP gagal, SNBT adalah pilihan berikutnya.
Pangarso mengakui bahwa secara teori, siswa SMA lebih diunggulkan dalam SNBT dibandingkan siswa SMK karena fokus pendidikan SMK yang lebih ditekankan pada persiapan kerja.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sekolah memberikan pendampingan belajar secara intensif selama dua setengah bulan menjelang UTBK SNBT.
"Pembelajaran intensif nanti seperti bimbel di sekolah, di waktu belajar," tegas Pangarso.
Sebagai tindak lanjut, Kepala SMKN 2 Solo, Sugiyarso, bersama dua siswa, dua wali siswa, dan pihak Cabang Dinas Pendidikan akan berangkat ke Jakarta untuk mengajukan permohonan keringanan agar siswa diberikan kuota untuk mengikuti SNBP.
Sugiyarso, ketika ditanya tentang masalah registrasi PDSS, hanya menganggukkan kepala dan kemudian menuju ruang pertemuan untuk mendiskusikan masalah tersebut bersama wali murid.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, harapan agar ada solusi tetap ada, dan proses komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi para siswa yang terancam kehilangan kesempatan mengikuti SNBP.
Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara sekolah, orang tua, dan pihak terkait dalam hal pendidikan, terutama dalam mengelola pendaftaran untuk seleksi yang menentukan masa depan siswa. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo